.webp)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat program yang digagas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah menyalurkan kredit sebesar Rp 46,7 triliun kepada lebih dari 1,7 juta. Kredit ini disalurkan melalui program Kredit Melawan Rentenir.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebut program ini dihadirkan untuk melindungi masyarakat dari jerat pinjaman ilegal. Adapun program ini dijalankan langsung oleh pemerintah daerah (Pemda).
"Ini adalah program nyata yang diusung oleh TPAKD bersama Bapak/Ibu semua, kepala daerah, bagaimana menjauhkan masyarakat dari rentanier ini. Saat ini untuk program kredit pembiayaan melawan rentanier sudah menyalurkan Rp 46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia," ujarnya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perempuan yang akrab disapa Kiki ini juga menyebut, TPAKD memiliki berbagai program dengan capaian signifikan. Di sektor prioritas pertanian misalnya, tercatat menyalurkan kredit hingga Rp 3,71 triliun untuk lebih dari 80 ribu debitur.
Kemudian di sektor pendidikan, TPAKD juga menyediakan program Satu Rekening Satu Pelajar yang tercatat membuka 58,32 juta rekening, atau sekitar 87% dari total pelajar di Indonesia. Selain itu, program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda telah menjangkau 1,83 juta mahasiswa dengan total nilai simpanan mencapai Rp 7,47 triliun.
Kemudian program Laku Pandai dengan layanan branchless banking telah menjangkah 72 ribu desa dan berhasil mendorong 16 juta masyarakat masuk ke sektor keuangan formal.
"Program laku pandai atau branchless banking ini juga telah membuka akses keuangan hingga pelosok menjangkau lebih dari 72,353 desa dan mendorong 16 juta masyarakat masuk ke dalam sektor keuangan formal," imbuhnya.
Kiki menambahkan, TPAKD merupakan program yang dibangun untuk meningkatkan perekonomian daerah serta literasi dan inklusi keuangan. Hingga saat ini, Indeks literasi keuangan nasional sendiri tercatat sebesar 66,4% dengan tingkat inklusi sebesar 80,51%.
"Jadi ini adalah suatu cara yang sangat baik, efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Bapak/Ibu semua. TPAKD telah menjadi penggerak motor ekonomi keuangan di daerah," tutupnya.
(acd/acd)
