Pemerintah Janji Beresi Utang Rp 300 Triliun ke Taspen

Jakarta - PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) mengklaim pemerintah memiliki utang lebih dari Rp 300 triliun. PT Taspen meminta pemerintah mempercepat pembayarannya.Menurut Menneg BUMN Sofyan Djalil soal utang pemerintah itu adalah isu lama. Namun dia berjanji akan segera membahas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai utang pemerintah itu."Yang disebut Dirut (Achmad Subianto) soal kewajiban pemerintah adalah masalah lama, yang sekarang sudah lebih dari Rp 300 triliun," ujar Menneg BUMN Sofyan A Djalil dalam pembukaan Taspen Executive Meeting di kantor PT Taspen, Jalan Cempaka Putih, Jakarta, Senin (20/8/2007).Persoalan dalam dana pensiun, menurut Sofyan, dialami hampir oleh semua negara berkembang, antara lain Chili dan Argentina yang juga mengalami krisis dana pensiun sehingga terpaksa menjual perusahaan minyak milik pemerintah Cili (YPM) untuk membayar dana pensiun PNS."Kepada dana pensiun mereka, hasil penjualan YPM digunakan untuk menutup kewajiban pemerintah terhadap dana pensiun mereka. Kita harus mengatasi masalah ini, dan sosialisasi yang terus menerus dilakukan Taspen maka semakin banyak orang yang sadar akan kewajiban ini," ujarnya.Persoalan utang Taspen ini sempat dikeluhkan Dirut Taspen Achmad Subianto beberapa waktu lalu. Achmad mengatakan jika pemerintah masih menunggak pembayaran, jumlah utang dana pensiun pegawai negeri sipil itu akan makin membengkak dan merugikan. Sofyan berjanji akan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi BUMN seperti masalah PT Taspen, dan rekening dana investasi."Menkeu dan saya kerja amat dekat,kami berencana melakukan rapim bersama, antara Depkeu dan BUMN, sehingga bisa konsolidasi karena bagaimanapun, meski saya disebut sebagai pemegang saham, tapi riil pemegang saham adalah Depkeu. Menneg BUMN tak bisa melaksanakan banyak kebijakan, tanpa telepon dari Depkeu," ujarnya. (ddn/qom)