Bank Indonesia (BI) menyebut layanan keuangan digital menyimpan tantangan besar untuk meredam kerugian imbas serangan siber. Berdasarkan sajian data IMF dan FBI, potensi kerugian akibat serangan siber secara global mencapai US$ 23,8 triliun atau Rp 397,26 kuadriliun (kurs Rp 16.690) hingga 2027.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menilai potensi fraud ini menjadi tantangan serius yang perlu dihadapi di tengah perkembangan digital yang semakin kompleks. Tantangan ini menuntut industri jasa keuangan untuk berinovasi dalam meningkatkan ketahanan digitalnya.
"Potensi kerugian global akibat kejahatan cyber akan melonjak dari US$ 8,4 triliun pada 2022 akan menjadi US$ 23,8 triliun di 2027, dan kita lihat jenis serangan semakin canggih, mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic IP, data-driven attack, hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas," ungkap Filianingsih di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).
Ia menjelaskan, dari sisi supply atau ketersediaan layanan keuangan digital menyimpan tantangan baru. Manajemen risiko digital belum merata di Indonesia, sementara teknologi pihak ketiga menyimpan kompleksitas dan risiko tersendiri.
"Dari sisi supply karakter transaksi yang bersifat real time ini mempersempit ruang deteksi dini. Sementara kapasitas manajemen risiko dari pelaku industri, kita ketahui masih belum merata dan ketergantungan pada penyedia teknologi pihak ketiga juga meningkatkan kompleksitas dan pengendalian risiko itu sendiri," jelasnya.
Sementara dari sisi permintaan atau demand, perluasan layanan pada rakyat akar rumput juga menghadirkan tantangan baru mengingat rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, perluasan layanan ini juga dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan data pribadi.
"Karena itu, pengelolaan risiko fraud dan cyber harus dilakukan secara comprehensive dan kolaboratif oleh industri perlu untuk memperkuat fraud detection system," jelasnya.
Filianingsih menambahkan, transaksi digital melalui BI Fast sudah mencapai 9,61 miliar dengan nilai mencapai Rp 25 kuadriliun hingga September 2025. Sementara transaksi QRIS mencapai 10,33 miliar atau tembus 158% dari target transaksi yang telah ditetapkan BI.
"Hingga 2025 September transaksi QRIS telah mencapai 10,33 miliar transaksi, atau 158% dari target yang kita tetapkan. Dan ini sudah menjangkau 58 juta pengguna di Indonesia dan 41 juta merchant atau pedagang di seluruh Indonesia, dan kalau kita lihat dari 41 juta merchant itu. Mayoritas itu 90% lebih adalah UMKM. Capaian ini juga mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut Susenas itu menyentuh 75,02%," pungkasnya.
Tonton juga video "BI Minta Penyedia Jasa Pembayaran Punya Sistem Deteksi Fraud"
(ara/ara)