Dikritik Purbaya, Danantara Beberkan Alasan Parkir Dana di SBN

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyampaikan, sebagian dana ditempatkan pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) merupakan praktik yang biasa dan bagian dari strategi pengelolaan dana. Pernyataan ini merespons kritikan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait langkah Danantara menempatkan sebagian dana ke instrumen obligasi pemerintah.

Managing Director Treasury Danantara Indonesia, Ali Setiawan mengatakan Danantara tidak mungkin langsung menempatkan seluruh dana kelolaan ke proyek-proyek yang mempunyai tingkat risiko tinggi.

"Tidak mungkin uang yang sudah dipercayakan kepada teman-teman di sini Danantara, kita langsung aja taruh didiemin, atau kita langsung taruh juga langsung ke proyek yang berisiko," ujar Ali kepada awak media di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025).

Menurutnya, praktik ini sudah terbiasa dilakukan oleh sovereign wealth fund (SWF) di dunia. Ali menyebut semua SWF di dunia bahkan yang agresif seperti Arab Saudi selalu mempunyai 20-30% porsi dana yang dicadangkan di instrumen likuid, dalam hal ini instrumen pemerintah (government bonds)

"Seperti Saudi, seperti Khazanah. Itu tetap ada 20-30 persen yang mereka keep, dicadangkan ke instrumen-instrumen yang liquid. Dan di semua negara, instrumen yang liquid selain penempatan di bank, itu pasti juga instrumen pemerintahnya," terangnya.

"In this case, government bonds issuance-nya dari setiap negara tersebut. Itu sudah pasti 100% saya yakin, itu yang dilakukan oleh semua sovereign wealth fund," tambah Ali.

Ali menekankan pentingnya likuiditas dalam menempatkan dana kelolaan. Tujuannya, agar dana tersebut siap digunakan kapan saja.

"Nah itu yang memang normatifnya, yang ceritanya semua departemen yang mengelola balance sheet, pasti harus bisa memikirkan bagaimana kita membagi deployment dana tersebut. Nggak mungkin semua yang illiquid semua," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik langkah Danantara yang menempatkan sebagian dana yang didapatkan dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke instrumen obligasi pemerintah. Menurutnya, strategi tersebut kurang optimal dan tidak mencerminkan peran Danantara sebagai lembaga pengelola investasi nasional.

"Dan sebagian (dividen) katanya akan ditaruh di obligasi, penyelenggaraannya ke pemerintahan lagi. Saya lagi sempat mengkritik, kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian Anda apa?," ujar Purbaya setelah menghadiri rapat perdananya sebagai dewan pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di kantor Wisma Danantara, dikutip dari CNBC Indonesia.