Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) turut mendiskusikan rencana pemerintah yang hendak mewajibkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan ini disebut mulai berlaku tahun depan sesuai ketentuan pemerintah.
Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi menyebut banyak bank yang ingin dilibatkan dengan aturan tersebut. Ia mengaku akan menyampaikan aspirasi anggota Perbanas ke regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
"Memang ada diskusi di Perbanas. Namanya dulu pernah, sekarang nggak, gitu kan pasti mereka ingin ada diskusi. Dan saluran, ya Perbanas kan memang Persatuan Bank Nasional kan, pasti kita akan sampaikan ke regulator tentunya, ke OJK dan Bank Indonesia," ungkap Hery kepada wartawan di Menara BRILian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hery berharap ada pembahasan lebih lanjut antara regulator dengan para industri perbankan terkait rencana kebijakan tersebut. Meski demikian, ia memastikan anggota Perbanas akan patuh dengan keputusan pemerintah ihwal kewajiban DHE tersebut.
"Perbanas itu mengakomodir anggotanya. Kita bantu salurannya untuk bicara. Tapi kan itu semua keputusan tergantung pemerintah. Apa yang diputus pemerintah kan kita mesti taat, kita ikut," imbuhnya.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap alasan penempatan DHE SDA dikhususkan di Himbara. Hal ini dilakukan lantaran hasil evaluasi dari aturan sebelumnya yang tidak mendefinisikan lembaga jasa keuangan tempat eksportir wajib menempatkan dolar hasil ekspornya.
Tanpa pengkhususan bank Himbara, DHE SDA yang selama ini ditempatkan di rekening khusus yang kebanyakan dikonversi ke rupiah, lalu ditempatkan di bank-bank kecil untuk kemudian dikonversi lagi ke mata uang valas dan disimpan di luar negeri.
Dengan pengkhususan Himbara sebagai penampung DHE SDA, pengawasan konversi dan penempatan dana dinilai akan lebih mudah. Jika bank-bank pelat merah masih memainkan DHE SDA dan tidak mampu membuat cadangan devisa Indonesia meningkat, dianggap akan lebih mudah mencopot direksi Himbara.
"Kalau dirut-dirut Himbara, direktur-direkturnya macam-macam, ya kita berhentiin, gampang. Jadi tujuannya adalah memastikan DHE-nya betul-betul efektif, itu saja sehingga supply dolar di sini betul-betul bertambah. Kan selama ini gagal kan," tegasnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Tonton juga video "Prabowo Ubah Regulasi, Kini Ekspatriat Bisa Pimpin BUMN"
(kil/kil)










































