Dapat Suntikan Modal, Askrindo dan SPU Harus Fokus ke UKM

Jakarta - Setelah mendapat suntikan modal Rp 1,45 triliun, PT Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) diharapkan lebih dapat memberikan dukungan penuh kepada pemberdayaan sektor UMKM di Indonesia. Harapan tersebut diungkapkan oleh Menneg BUMN Sofyan Djalil dan Menkeu Sri Mulyani usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/9/2007). Dalam rapat tersebut akhirnya disetujui suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk kedua lembaga penjaminan kredit itu. "Jadi uang yang diberikan harus diserap oleh Askrindo dan SPU paling lama dalam tempo 3 tahun, karena tujuan uang itu bukan ditaruh di escrow account Depkeu, tapi tujuannya supaya bisa memberikan support kepada UKM," jelas Sofyan. "Kita juga minta kepada SPU dan Askrindo untuk secara proaktif bekerjasama dengan Pemda dan BPD untuk melihat potensi UMKM di daerah, untuk itu memang mereka harus membuat kantor-kantor cabangnya di daerah," tambah Sri Mulyani.Namun demikian, tambah Sri Mulyani, pemerintah tak mau seluruh PMN itu habis untuk membangun kantor. Ia berharap PMN digunakan untuk meningkatkan kapasitas menjamin Usaha Menengah dan Kecil. Sementara Sofyan mengatakan, pengembangan lembaga penjamin kredit UMKM ini penting karena masih banyak UMKM yang dinilai tidak bankable. "Jadi dengan diberikan kredit ini maka bank akan lebih bersedia memberikan kredit kepada UKM yang feasible tapi tidak bankable itu, Nah, nanti Askrindo akan jamin 75 persen resiko, apalagi dengan begitu BI bisa menekankan kepada bank supaya memperbesar porsi kredit UKM, sekarang sudah cukup banyak yang mengajukan permohonan, cuma mereka enggak bankable," paparnya. Sementara pengawasan penggunaan dana PMN tersebut akan dilakukan kontrak kerja. "Dengan bagaimana misalnya, saya akan rapat dengan mereka misalnya NPL berapa yang bisa kita toleran, kemudian kredit untuk UKM seperti tidak boleh digunakan untuk overhead atau enggak boleh bangun gedung," tuturnya. Dalam raker tersebut, Komisi XI memang menyetujui permintaan tegas Menkeu tersebut. "Kita setuju bahwa dana PMN untuk SPU dan Askrindo secara keseluruhan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas penjaminan kreditnya," ujar Ketua Komisi XI Awal Kusumah dalam raker tersebut. (dnl/qom)