Pemerintah Kaji Merger Askrindo dan Perum SPU

Jakarta - Pemerintah mengkaji kemungkinan penggabungan usaha atau merger terhadap 2 BUMN yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) karena keduanya dinilai mempunyai core business yang sama. Demikian diungkapkan oleh Menneg BUMN Sofyan Djalil usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/9/2007) malam. "Itu (merger) di masa depan bisa kita pikirkan, tapi untuk sekarang ini kalau kita merger akan menghabiskan waktu mereka untuk membereskan organisasi. Padahal yang dibutuhkan kita adalah secepat mungkin mereka menggunakan uang (PMN) ini untuk memberikan dukungan kepada UKM," tuturnya. Mengenai kapan waktu yang tepat untuk dilakukan merger antara kedua BUMN tersebut, Sofyan mengatakan pemerintah menunggu waktu yang tepat. "Kalau ke depan, saya pikir tidak ada masalah siapa yang lebih cepat bergerak dan memberikan best practice, kita suruh saja, kalau perlu lebih dari Rp1 triliun. Mengenai jangka waktu merger kita lihat aja nanti," tambahnya.Dilusi KepemilikanSetelah mendapatkan suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah sebesar Rp 850 miliar, kepemilikan Bank Indonesia di PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) akan terdilusi dari 55 persen menjadi 18 persen. "Seandainya Rp 850 miliar untuk Askrindo diberikan maka kepemilikan BI terdilusi tinggal 18 persen," ujar Menkeu Sri Mulyani. Dalam kesempatan yang sama Deputi Gubernur BI Bunbunan Hutapea mengatakan bahwa BI menerima konsekuensi jika kepemilikannya di Askrindo harus terdilusi. "Mengenai divestasi, BI memang harus melepaskan anak perusahaan yang tidak berkaitan langsung dengan tugas BI, jadi dilusi saham BI di Askrindo tidak menjadi masalah, menurun menjadi 18 persen itu konsekuensi dari penambahan modal, jadi meskipun kepemilikan BI jadi 0 persen itu tidak masalah, karena concern kita adalah mendorong sektor riil," jelasnya. Sementara Sofyan Djalil mengatakan, untuk mendilusi kepemilikan BI menjadi 0 persen akan diperlukan tambahan modal lagi dari pemerintah dalam bentuk PMN. "Kita lihat nanti, kalau perlu modal lebih besar lagi kita akan inject lagi, mereka akan dilusi secara natural," jelas Sofyan. (dnl/qom)