Biaya Moneter Bisa Dihemat Rp 13 Triliun Jika Efisien

Jakarta - Biaya pengendalian moneter bisa dihemat hingga Rp 13 triliun, jika prosesnya dilakukan secara efisien. Selain itu, akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.Demikian disampaikan Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Made Sukada saat mengikuti fit and proper test calon Deputi Gubernur BI di Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2007).Made Sukada merupakan seorang akuntan dan mendalami pasar keuangan. Menurut Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Sukada lebih banyak menghabiskan karirnya di pasar keuangan dan juga IMF. Sukada mengaku misinya untuk menjadi Deputi Gubernur BI adalah memantapkan stabilitas ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas."Ini tidak bisa diserahkan pada pasar semata karena sumber daya yang dimiliki pelaku ekonomi tidak sama, untuk UMKM tidak fair kalau diberikan iklim tanpa ada pengaturan dari aspek-aspek yang mendorong daya saing dan kompetensi harus ditingkatkan," jelasnya.Ia juga memaparkan 7 strategi untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 1. Stabilitas makro wajib diupayakan, inflasi yang rendah menguntungkan semua pihak, dunia usaha, masyarakat kelas bawah, termasuk UMKM. "Harus diupayakan nilai tukar rendah dan ekonomi yang stabil, dengan biaya rendah pengendalian inflasi diefisienkan dengan kerjasama instansi terkait yang dimotori BI," ujarnya.2. Stabilitas nilai tukar. 3. Konsolidasi sektor perbankan. 4. Penurunan margin suku bunga UKM5. Linkage program harus menjadi program wajib.6. Peningkatan peran BI di daerah, dimana Kantor Bank Indonesia berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah, koordinasi dengan pemangku kebijakan lain untuk pengendalian inflasi.7. Transparansi dan akuntabilitas BI. "Saya menyakini transparansi dan akuntabilitas kebijakan BI sangat diperlukan, ini masih bisa ditingkatkan, dan akuntabilitas sudah jadi kewajiban BI," tuturnya. (dnl/qom)