SUN Harus Segera Gantikan SBI

Jakarta - Secara bertahap alat pengendali moneter harus segera dialihkan dari Sertifikat Bank Indonesa (SBI) ke Surat Utang Negara (SUN). Beban BI bisa berkurang, pemerintah pun bisa lebih leluasa mendapatkan pendanaan.Hal tersebut disampaikan Direktur Direktorat SDM BI Kusumaningtuti S.S saat mengikuti fit and proper test calon Deputi Gubernur BI di Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2007).Wanita yang biasa disapa Titu ini menjelaskan, dalam visi-misinya, ia ingin mengoptimalkan peran institusi BI yang mampu berperan dalam mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi negeri yang mantap dan berkualitas."Ini menjadi relevan dengan keinginan kita semua karena kita menyadari bahwa langkah mengakselerasi perputaran roda perekonomian negeri ini pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi tingkat kemiskinan," jelasnya.Titu menambahkan, sangat penting untuk memperkuat institusi BI guna meningkatkan kontribusinya dalam menjawab permasalahan dan tantangan perekonomian nasional. Strategi yang akan ditempuh ada tiga.Pertama, meningkatkan efektivitas regulasi BI, sehingga selain comply dengan regulasi keuangan dan perbankan international dan pro investasi namun tetap mengendepankan kepentingan bangsa.Kedua, meningkatkan peran kantor-kantor BI di daerah sehingga mampu menjadi mitra strategis baik bagi Pemda maupun bagi pelaku ekonomi daerah."Sehingga semakin dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, ketiga menjaga dan mengupayakan keuangan BI yang sehat dan sustainable dengan tetap memelihara stablilitas makroekonomi, moneter, sistem keuangan dan sistem pembayaran," paparnya.Ketiga, dalam perspektif jangka panjang, penyelesaian permasalah keuangan BI harus difokuskan kepada percepatan pemulihan sektor riil yang dapat memulihkan fungsi intermediasi perbankan. Dengan demikian tidak terjadi over likuiditas di perekonomian yang harus diserap oleh BI dan membebani biaya pengelolaan moneter."Harus segera diupayakan penggantian piranti moneter dari SBI menjadi SUN, penggantian ini tidak hanya menguntungkan bagi keuangan BI tetapi juga akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam pengelolaan APBN dimana terdapat jaminan kesinambungan utang pemerintah," paparnya.Langkah ini menurutnya menuntut koordinasi yang baik antara pemerintah dan BI. Untuk ini, lanjut Titu, komunikasi sangat perlu ditingkatkan agar kedua belah pihak dapat saling memahami dan saling mendukung."Karena pada akhirnya tujuan kebijakan dari pemerintah maupun dari BI adalah sama yaitu semata-mata untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkasnya. (dnl/qom)