Konsolidasi Bank BUMN Sulit, Harus Ada Proses Politik

Jakarta - Konsolidasi bank-bank BUMN menyambut kebijakan kepemilikan tunggal atau Single Presence Policy (SPP) sulit dilakukan. Berbagai kendala harus dihadapi, salah satunya harus lolos proses politik."Untuk BUMN kan susah dikonsolidasikan, ada proses politis, harus bertemu dengan DPR, konsultasi dengan pemerintah, perlu PP atau UU," jelas Menneg BUMN Sofyan Djalil.Hal itu disampaikan Sofyan usai mengikuti rapat kerja di Komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2007).Kendala lainnya adalah kondisi BUMN yang bersangkutan. Misalnya saja BNI yang baru saja menawarkan sahamnya ke publik untuk kedua kalinya, sehingga tidak bisa dikonsolidasikan.Sementara mengenai konsolidasi BTN dengan BRI ataupun BNI, menurut Sofyan hal itu masih sebatas wacana. "Yang penting adalah mismatch BTN dapat teratasi," tegasnya.BNI jadi holding BTN? "Belum, belum. Jangan dipaksakan kesana. Itu hanya salah satu opsi. Masih terbuka opsi-opsi lainnya," tambahnya.Untuk itu, jalan yang paling memungkinkan saat ini adalah meminta penundaan SPP untuk bank-bank BNI."Oleh sebab itu, kami terus melakukan berbagai kajian, supaya masalah konsolidasi sesuai ketentuan SPP yang diterapkan BI bisa kami laksanakan. Tetapi kalaupun kami menganggap penundaan adalah yang terbaik, maka kami akan mintakan itu," jelas Sofyan yang berencana akan mengajukan permintaan ke BI akhir 2007. (qom/ir)