Investor Asing Borong Surat Utang RI, Pemerintah Raup Rp 45 T

Investor Asing Borong Surat Utang RI, Pemerintah Raup Rp 45 T

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Senin, 23 Feb 2026 14:55 WIB
surat perjanjian utang piutang.
Foto: Getty Images/iStockphoto/AmnajKhetsamtip
Jakarta -

Kementerian Keuangan berhasil mengumpulkan dana sebesar US$ 2,7 miliar atau setara Rp 45,34 triliun (kurs Rp 16.798 per dolar AS) pada Januari 2026. Dana ini didapat dari penerbitan surat berharga negara berdenominasi valuta asing atau SBN Valas dalam bentuk USD Bonds.

"Pada awal tahun 2026, penerbitan SBN valas mencatatkan permintaan yang kuat dari investor global. Pemerintah berhasil menerbitkan global bonds sebesar US$ 2,7 miliar," kata Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam konferensi pers APBN KITA di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

Secara rinci dijelaskan USD Bonds yang diterbitkan pemerintah itu terdiri dari tiga seri, yakni RI0231 dengan tenor lima tahun diterbitkan sebesar US$ 1,1 miliar dan yield atau imbal hasil sebesar 4,400%.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seri kedua ialah RI0236 dengan tenor 10 tahun diterbitkan sebesar US$ 1,1 miliar dan yield 5,000%. Serta terakhir seri RI0256 diterbitkan sebesar US$ 500 juta dengan tenor 30 tahun dan imbal hasil atau yield 5,500%.

"Adapun total permintaan investor mencapai US$ 7,7 miliar. Dengan bid to cover ratio sebesar 2,6 kali untuk tenor 5 dan 10 tahun, serta 3,8 kali untuk tenor 30 tahun," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Menurutnya capan ini menunjukkan minat investor yang masih cukup tinggi terhadap SBN Indonesia. Di mana mayoritas pemilik SBN Valas ini didominasi oleh investor Asia serta investor perbankan dan manager aset global, mencerminkan basis investor dalam negeri yang cukup stabil.

"Indonesia menjadi salah satu sovereign Asia pertama yang menerbitkan US dollar bond pada tahun 2026 ini dengan final yield berhasil ditekan cukup baik sekitar 30 basis points dari indikasi awal dan ke depan strategi pembiayaan valas akan terus dilakukan secara oportunistik, terukur, dan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan global," pungkasnya.

(igo/fdl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads