.webp)
Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings memangkas prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski begitu peringkat kredit jangka panjang mata uang asing (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating/IDR) tetap di level BBB, yang berarti masih dalam kategori layak investasi (investment grade).
Dalam laporannya, Fitch menilai tingkat kredit Indonesia saat ini sangat dibatasi oleh lesunya penerimaan negara, sementara utang negara tetap tinggi. Di mana hal ini dapat melemahkan prospek fiskal jangka menengah, merusak sentimen investor, dan memberi tekanan pada ketahanan nasional dari faktor eksternal.
"Kekuatan peringkat ini dibatasi oleh penerimaan pendapatan yang lemah, biaya pembayaran utang yang tinggi, dan fitur struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara berperingkat 'BBB' lainnya," tulis Fitch dalam laporan di situs resminya, Rabu (4/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari sisi penerimaan negara, Fitch menilai penerimaan pajak yang lesu, pembatalan kenaikan tarif PPN 11%, hingga pengalihan permanen hasil dividen BUMN yang mencapai 0,4% dari PDB ke BPI Danantara menjadi penyebab rendahnya penerimaan negara secara umum.
Sementara upaya pemerintah untuk mendongkrak kepatuhan pajak diyakini bisa memperbaiki rasio penerimaan. Namun dalam jangka pendek, dampaknya dinilai belum akan signifikan.
"Kami memperkirakan rasio penerimaan negara terhadap PDB rata-rata 13,3% pada 2026-2027 (median BBB: 25,5%) di tengah kurangnya mobilisasi pendapatan yang signifikan," jelas Fitch.
"Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya meningkatkan pendapatan, tetapi kemungkinan tidak akan memberikan peningkatan material dalam jangka pendek, sehingga membatasi ruang fiskal," sambung lembaga itu.
Di sisi lain, pengeluaran negara diramal akan terus meningkat sepanjang 2026 ini. Di mana Fitch memproyeksikan defisit fiskal Indonesia tahun ini akan tetap berada di kisaran 2,9% PDB, lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,7%.
"Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketegangan sosial yang masih ada setelah protes tahun lalu akan mendorong pengeluaran sosial lebih tinggi, termasuk program Makan Bergizi Gratis (1,3% dari PDB). Rencana untuk memprioritaskan pengeluaran di semester I-2026 dapat menambah risiko defisit fiskal," jelas Fitch.
Sementara rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB juga diproyeksikan akan terus meningkat sepanjang 2026 ini. Membuat beban negara atas pembayaran bunga utang relatif tinggi, membuat gerak fiskal semakin terbatas.
"Kami memproyeksikan utang pemerintah secara umum akan meningkat sedikit menjadi 41% dari PDB pada tahun 2026, di bawah median proyeksi peringkat 'BBB' sebesar 57,3%," papar Fitch.
"Pembayaran bunga yang diperkirakan sebesar 17% dari pendapatan pemerintah pada tahun 2025, termasuk yang tertinggi dalam kategori peringkat 'BBB'," sambung lembaga itu.
(igo/fdl)
