10 Alasan Fitch Revisi Outlook Rating Utang RI Jadi Negatif

Fitch Ratings memangkas outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski begitu, lembaga pemeringkat global itu mempertahankan peringkat kredit jangka panjang mata uang asing (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating/IDR) tetap di level BBB.

Dilansir dari situs resmi Fitch Ratings, pemangkasan peringkat dilakukan untuk menyusul ketidakpastian kebijakan dan kredibilitas bauran kebijakan yang tersentralisasi. Kondisi ini disebut dapat melemahkan prospek fiskal jangka menengah, merusak sentimen investor, dan menekan cadangan eksternal.

Hasil dari pemeringkatan Fitch Ratings menjadi cerminan Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, pertumbuhan jangka menengah, rasio utang pemerintah, dan cadangan eksternal.

"Kekuatan peringkat ini dibatasi oleh penerimaan pendapatan yang lemah, biaya pembayaran utang yang tinggi, dan fitur struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara berperingkat 'BBB' lainnya," tulis Fitch Ratings dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).

Secara rinci, terdapat sejumlah faktor utama yang menyebabkan dipangkasnya rating utang Indonesia. Berikut rinciannya:

(1) Ketidakpastian Kebijakan

Fitch Ratings menyoroti strategi pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan peningkatan pengeluaran sosial yang disebut membuat kebijakan fiskal dan moneter menjadi jauh lebih longgar. Kondisi ini menciptakan risiko bagi stabilitas makroekonomi dan keuangan.

Peningkatan risiko ini tercermin dalam revisi Undang-Undang (UU) Keuangan Negara yang saat ini masuk dalam prioritas legislasi (Prolegnas) tahun 2026. Pelonggaran material terhadap kerangka fiskal yang telah lama berlaku, termasuk batas defisit 3%.

(2) Belanja Negara

Selain itu, Fitch Ratings memperkirakan defisit APBN sepanjang tahun 2026 mencapai 2,9%, sebagaimana yang terjadi sepanjang tahun 2025. Angka tersebut lebih tinggi dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 2,7%.

Hal ini terjadi karena meningkatnya pengeluaran sosial, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan menelan sebesar 1,3% dari PDB di tahun 2025-2029. Program ini disebut dapat meningkatkan risiko penyimpangan fiskal.

"Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan PDB dan mengurangi ketegangan sosial yang masih ada setelah protes tahun lalu akan mendorong pengeluaran sosial yang lebih tinggi, termasuk program makanan bergizi gratis (total sebesar 1,3% dari PDB untuk tahun 2025-2029)," tulis laporan Fitch Rating.

(3) Penerimaan Negara

Fitch Ratings memperkirakan pendapatan pemerintah umum/PDB rata-rata 13,3% selama tahun 2026 dan 2027. Hal ini tercermin dari pendapatan pemerintah yang melemah sepanjang tahun 2025 imbas turunnya penerimaan pajak, pembatalan kenaikan PPN, dan pengalihan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Danantara.

"Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya meningkatkan pendapatan, tetapi kemungkinan tidak akan memberikan peningkatan material dalam jangka pendek, sehingga membatasi ruang fiskal," jelasnya.

(4) Investasi Danantara

Danantara ditugaskan untuk meningkatkan efisiensi BUMN dan mendukung pertumbuhan melalui investasi komersial di luar anggaran. Dantara disebut akan menginvestasikan US$ 26 miliar atau sekitar 1,7% dari PDB pada tahun 2026 untuk proyek hilirisasi di sektor mineral, energi, pangan, dan pertanian.

Namun, terdapat ketidakpastian mandat dana tersebut dapat diperluas dari waktu ke waktu untuk mencakup kegiatan kuasi-fiskal melalui investasi yang dimanfaatkan untuk mendukung prioritas pemerintah. Hal ini dikhawatirkan mengurangi transparansi fiskal dan konsistensi kebijakan serta meningkatkan risiko kewajiban kontingen bagi negara.

(5) Persoalan Tata Kelola

Protes yang meluas pada tahun 2025 menyoroti ketidakpuasan publik dan ada risiko bahwa ketegangan sosial dapat berlanjut, menimbulkan tantangan politik bagi presiden dan koalisi yang berkuasa.

Posisi Indonesia dalam indikator tata kelola Bank Dunia telah memburuk dan berada di peringkat persentil ke-44 pada skor tata kelola komposit, di bawah median 'BBB' yaitu persentil ke-56.

Fitch Rating menilai ketidakpastian yang terus-menerus seputar kebijakan makroekonomi dapat membebani tata kelola dan kekuatan kelembagaan negara.

(6) Kerentanan Eksternal

Fitch Ratings memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan akan melebar menjadi 0,8% dari PDB pada tahun 2026 imbas ekspor neto melemah. Namun, cadangan devisa disebut cukup untuk lima bulan pembayaran neraca transaksi berjalan. Hal ini didukung oleh retensi devisa dari ekspor sumber daya alam.

Akan tetapi, terdapat risiko arus keluar modal yang substansial setelah volatilitas pasar domestik yang dipicu oleh kekhawatiran tata kelola pasar modal. Sentimen ini disebut membuat investor rapuh dan menciptakan risiko tekanan depresiasi lebih lanjut yang meningkatkan biaya pinjaman dan mengikis cadangan eksternal.

(7) Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga pada level 4,75% sejak September 2025, dengan memprioritaskan stabilitas rupiah. Fitch Ratings memperkirakan inflasi RI tetap berada dalam kisaran target BI sebesar 2,5%. Sementara untuk pemangkasan suku bunga, BI diperkirakan akan melakukannya dua kali menjadi 4,25% pada akhir tahun 2026.

Namun, sikap kebijakan yang cenderung lunak dan potensi perluasan mandatnya untuk mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja disebut membebani tujuan utama BI dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan keuangan jika terjadi peningkatan tekanan arus keluar modal.

(8) Utang Pemerintah

Fitch Ratings memproyeksikan utang pemerintah secara umum sedikit meningkat menjadi 41% dari PDB pada tahun 2026. Angka tersebut berada di bawah median proyeksi peringkat 'BBB' sebesar 57,3%.

Lembaga tersebut memperkirakan rasio utang tetap stabil dalam jangka menengah, mencerminkan asumsi dasar pemerintah patuh batas defisit fiskal. Meskipun demikian, pembayaran bunga yang diperkirakan mencapai 17% dari pendapatan pemerintah pada tahun 2025, termasuk yang tertinggi dalam kategori peringkat 'BBB'.

(9) Target Ambisius Pertumbuhan Ekonomi

Fitch Ratings memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,0% pada tahun 2026-2027, dua kali lipat dari median 'BBB' sebesar 2,5%. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik, pengeluaran publik yang tinggi, investasi Danantara, pelonggaran moneter, reformasi debottlenecking, dan aktivitas hilirisasi di industri.

Menurut lembaga tersebut, target pemerintah untuk pertumbuhan 8% pada tahun 2029 akan sulit dicapai tanpa reformasi struktural yang signifikan.

(10) ESG-Pemerintah

Indonesia memiliki Skor Relevansi ESG atau ESG Environmental, Social, and Governance (RS) sebesar '5' untuk Stabilitas Politik dan Hak Asasi Manusia, Supremasi Hukum, Kualitas Kelembagaan dan Regulasi, serta Pengendalian Korupsi. Skor ini mencerminkan bobot tinggi yang dimiliki Indikator Tata Kelola Bank Dunia (WBGI) dalam Model Peringkat Kedaulatan milik Fitch Ratings.

Indonesia memiliki peringkat WBGI menengah di persentil ke-44, yang mencerminkan rekam jejak transisi politik yang damai dengan tingkat hak partisipasi dalam proses politik yang moderat. Selain itu, kapasitas kelembagaan juga berada pada level moderat, supremasi hukum yang mapan, dan tingkat korupsi yang tinggi.