.webp)
Bagi Anda yang hendak mudik tapi belum sempat menukarkan uang baru Lebaran, jangan khawatir. Bank Indonesia (BI) resmi membuka layanan penukaran uang tambahan bertajuk SERAMBI Peduli Mudik di titik-titik strategis arus mudik di seluruh Indonesia.
Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Bapak Muh Anwar Bashori menyampaikan penukaran uang tambahan ini sebagai respons tingginya animo masyarakat. Fasilitas ini dibuka di 55 layanan di seluruh Indonesia yang berfokus pada lokasi arus mudik, seperti bandara, stasiun, terminal, pelabuhan, dan rest area untuk memfasilitasi kebutuhan penukaran bagi para pemudik.
"Pada tanggal 16-17 Maret 2026, Bank Indonesia menyelenggarakan layanan penukaran tambahan SERAMBI Peduli Mudik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anwar menjelaskan total kuota layanan tambahan tersebut mencapai sekitar 11.900 paket penukaran. Menurutnya, animo masyarakat untuk menukarkan uang rupiah menjelang Idul Fitri 2026 sangat tinggi. Hingga 13 Maret 2026, jumlah penukar melalui layanan resmi mencapai 1.076.282 orang, meningkat sekitar 85,4% dibandingkan tahun lalu sebanyak 580.496 orang.
Ia menyebut untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BI memperluas jangkauan layanan penukaran dengan meningkatkan jumlah titik layanan dari 5.202 layanan pada tahun sebelumnya menjadi 9.294 layanan pada tahun ini, sehingga akses masyarakat terhadap layanan penukaran semakin luas dan mudah.
"Tingginya animo dan perluasan layanan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan kecil untuk tradisi berbagi, pemberian THR, serta aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Idul Fitri masih sangat besar," jelas ia.
Ia memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai melalui berbagai kanal layanan resmi, baik kas keliling, layanan terpadu, maupun perbankan. Anwar mengimbau agar masyarakat hanya melakukan penukaran uang rupiah melalui layanan resmi Bank Indonesia dan perbankan guna menjamin keaslian uang serta keamanan transaksi.
"Penukaran melalui mekanisme jual beli di luar layanan resmi memiliki berbagai risiko, antara lain keaslian uang tidak terjamin, jumlah uang sulit dipastikan akurat, tidak memiliki perlindungan atau pertanggungjawaban, serta rawan penipuan yang dapat merugikan masyarakat secara finansial," imbuh Anwar.
(acd/acd)
