.webp)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana mengumpulkan data nasabah bank. Rencana tersebut diketahui telah dibahas selama beberapa bulan terakhir oleh Pemerintah AS.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent meminta bank di Negeri Paman Sam bersiap mengumpulkan data tersebut. Namun, besar kemungkinan kebijakan ini tidak disukai bankir
"Jika Departemen Keuangan dan regulator perbankan mengatakan itu adalah tugas mereka, maka itu memang tugas mereka," kata Bessent dikutip dari CNBC, Kamis (16/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan ini disebut menjadi bagian dari upaya Presiden AS Donald Trump untuk memperluas kebijakan tentang imigrasi dengan pengumpulan informasi di Amerika Serikat. Selain itu, kebijakan ini juga disebut untuk termasuk untuk keperluan pemilu dan sensus penduduk.
Adapun di AS sendiri, dokumen kewarganegaraan tidak diperlukan untuk membuka rekening bank. Kemudian bank terkait diwajibkan untuk memverifikasi identitas pelanggannya.
Pembukaan rekening bank di AS menggunakan aturan Kenali Pelanggan Anda (Know Your Customer/KYC) untuk mencegah pencucian uang dan bentuk kejahatan di sektor keuangan lainnya. Selain itu, perbankan memverifikasi identitas klien, menilai risiko, dan memantau transaksi untuk mencegah penipuan.
Bank mengumpulkan nomor Jaminan Sosial, atau Nomor Identifikasi Wajib Pajak Individu (ITIN), nama, tanggal lahir, dan alamat, di antara dokumen-dokumen lainnya. Ketentuan ini masuk dalam Undang-Undang (UU), termasuk Bank Secrecy Act (BSA) dan USA PATRIOT Act juga mendukung upaya verifikasi pelanggan.
"Mengapa warga negara asing yang tidak dikenal bisa datang dan membuka rekening bank?" ujar Bessent.
"Tugas eksekutif bank kami adalah mengenal pelanggan Anda. Bagaimana Anda mengenal pelanggan Anda jika Anda tidak tahu apakah mereka memiliki status legal atau ilegal, apakah mereka warga negara AS atau pemegang kartu hijau?" sambungnya
Sementara di luar negeri, informasi kewarganegaraan lebih sering dibutuhkan untuk akses perbankan. Rencana pengumpulan data sendiri telah mendapat dukungan dari Partai Republik.
Senator AS Tom Cotton memperkenalkan rancangan undang-undang pada Maret, yang mewajibkan bank dan koperasi kredit yang diasuransikan oleh FDIC atau NCUA untuk memverifikasi pelanggannya adalah warga negara AS, penduduk tetap, atau berada di negara tersebut dengan visa yang sah, dengan tambahan pemeriksaan verifikasi status hukum.
Pada Oktober lalu, Cotton mengirim surat kepada Departemen Keuangan AS mendesak peninjauan terhadap aturan yang memungkinkan imigran ilegal mengakses layanan keuangan dan sistem perbankan.
Di sisi lain, sejumlah pakar kebijakan dan perbankan mengingatkan potensi dampak ekonomi jika sebagian masyarakat ditolak aksesnya ke rekening bank dan sistem keuangan. Kondisi ini juga berisiko meningkatkan beban biaya administrasi bagi perbankan.
Mengizinkan warga negara asing, termasuk imigran tanpa dokumen, membuka rekening secara legal menggunakan dokumen seperti ITIN dinilai memberi manfaat. Mereka dapat membayar pajak dan tidak terjebak dalam kelompok "unbanked" yang bergantung sepenuhnya pada uang tunai.
Status tanpa rekening bank kerap dikaitkan dengan rendahnya peluang mobilitas sosial dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, American Action Forum, memperkirakan penerapan verifikasi kewarganegaraan dapat menambah beban administrasi sekitar 30 juta hingga 70 juta jam kerja, dengan biaya mencapai US$ 2,6 miliar hingga US$ 5,6 miliar bagi perbankan.
(ahi/hns)
