Pemerintah Janji Tak Ada Pajak Ganda Mortgage Securities

Jakarta - Pemerintah berjanji akan membereskan isu perpajakan dalam pasar sekunder perumahan. Pemerintah berjanji tidak akan ada pajak ganda dalam sekuritisasi aset kredit kepemilikan rumah atau mortgage securities.Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam seminar pembiayaan rumah di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (30/10/2007)."Saya secara prinsip setuju kalau ada double taxation harus dihilangkan," ujarnya.Menkeu mengatakan sektor perumahan di Indonesia memang agak tertinggal. Dengan salah satu masalah yakni minimnya pembiayaan."Ini menjadi agak aneh di saat banyaknya likuditas yang terjadi di perekonomian global dan Indonesia, di satu sektor masih ada yang mengalami kekurangan pembiayaan. Itu menjadi pertanyaan yang penting bagi policy makerprime product)."Saya harap ini tidak menjadi subprime," ujarnya merujuk krisis kredit perumahan di AS.PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebelumnya meminta insentif pajak.Dirut PT SMF Erica Soeroto mengatakan pajak itu muncul ketika SMF mengeluarkan obligasi yang akan digunakan sebagai refinancing bagi perbankan untuk kembali menyalurkan KPR-nya."Kalau SMF memberikan pinjaman misalnya 10%, karena ada pajak maka yang kita terima kurang lebih 8,5%. Jadi kita pinjamkan 10 persen yang kita terima 8,5%. Bayangkan kalau obligasi kita ratingnya tidak sekitar AAA atau tidak AA, berapa pricing kupon kita di pasar modal. Kalau lebih 10 persen katakan 11 persen, sementara kita issue obligasi, kita berikan bond holder 11 persen kita landing 10%, apa yang terjadi, negative spread kan," jelasnya.Sementara itu Director Wharton International Housing Finance, Marja Hoek-Smit mengatakan, pertumbuhan pinjaman mortgage di Indonesia masih rendah dibanding negara lain. Mortgage loan di Indonesia outstanding-nya baru 2 persen terhadap GDP. Jauh bila dibandingkan negara tetangga. Di Hong Kong sudah 44 persen, China 10 persen bahkan di Thailand mortgage loan-nya sudah mencapai 15 persen GDP. (ddn/ir)