Penyerap Kredit Penjaminan Bisa 2-3 Juta UKM

Jakarta - Pemerintah akan terus memperbaiki tingkat penyaluran kredit melalui skema penjaminan kredit. Jika efektif, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang menerima kredit bisa mencapai 2-3 juta unit usaha.Pada tahun 2007 ini ada sekitar 650 ribu unit UMKM yang akan menerima kredit dari program penjaminan Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali usai peluncuran Penjaminan Kredit UMKM dan koperasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung BRI I, Jalan Sudirman, Jakarta (5/11/2007). "Tapi tentu kita akan evaluasi tingkat penyerapannya kalau memang tingkat penyerapannya sangat tinggi dari yang diperkirakan tentu target ini 650 ribu unit akan dikoreksi, jadi mungkin saja bisa 2 juta sampai 3 juta unit," tuturnya. Jika pada tahun 2007 dan 2008 tingkat penyerapan dari penjaminan kredit ini tinggi maka pada tahun 2009 pemerintah akan meningkatkan dana penjaminannya. "Tahun 2008 kita harapkan tidak kurang dari 500 ribu orang bisa terlayani, jadi ini juga tergantung kredit rata-rata yang diajukan oleh UKM kita, kredit ini maksimal Rp 500 juta, kalau yang Rp 500 juta kecil tentunya akan lebih dari 650 ribu unit, mungkin bisa 1-1,5 juta unit," terangnya. Suryadharma mengatakan bahwa penjaminan kredit ini dapat diberikan kepada unit-unit UKM yang baru maupun yang lama. "Termasuk UKM yang akan mendapatkan fasilitas haircut dari pemerintah, selama ini mereka yang belum mendapatkan haircut collateral jaminan-jaminan mereka idle, ada keterkaitan antara haircut dengan program penjaminan, itu artinya untuk UKM lama, bagi UKM baru sangat terbuka, dengan demikian penciptaan lapangan kerja baru sangat terbuka," ujarnya.Pemerintah sebelumnya menyuntik dana segara sebesar Rp 1,45 triliun kepada Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Dana itu bisa digunakan sebagai penjamin kredit bagi pelaku UKM. Perum SPU dan Askrindo diyakini memiliki rasio perputaran modal sebanyak 10 kali. Sehingga kredit yang dijamin bisa mencapai Rp 14,5 triliun. (dnl/ddn)