.webp)
Bank Indonesia (BI) mewajibkan perbankan nasional untuk menyalurkan kredit kepada UMKM dan sektor pangan. Dalam hal ini, BI juga menyiapkan insentif kepada perbankan yang aktif menyalurkan kredit di sektor tersebut.
Kepala Departemen Regional BI, Rudy Brando Hutabarat, menjelaskan salah satu insentif untuk perbankan adalah relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) atau kewajiban penempatan dana bank di BI. Insentif ini diberikan untuk perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas sekitar 30% dari total pembiayaan.
"Kalau dia menyalurkan 30% dari ini untuk kredit UMKM, maka kewajibannya yang disetor di BI itu kami longgarkan, kami relaksasi. Sehingga dia punya uang untuk menyalurkannya kembali," ungkap Rudy dalam acara Ketahanan Pangan Untuk Indonesia Emas di Kempinski, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rudy mengatakan, kebijakan ini dibuat untuk memastikan ketersediaan kredit bagi sektor yang berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, ia mengakui terdapat tantangan yang tidak hanya berasal dari sisi pasokan dana perbankan.
Meski likuiditas tersedia, penyaluran kredit tetap bergantung pada permintaan dari pelaku usaha yang memenuhi persyaratan perbankan. Pasalnya, bank tidak bisa menyalurkan pembiayaan kepada calon debitur yang tidak memiliki rekam jejak transaksi atau catatan keuangan lainnya.
"Bank itu sulit memberikan suatu kredit kalau dia tidak punya catatan-catatan administrasi bagaimana pengeluarannya, transaksinya, dan lain sebagainya," jelasnya.
Meski begitu, Rudy mengatakan BI juga melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM yang mendapatkan kredit tersebut. Otoritas moneter juga telah menyediakan platform digital yang memuat data keuangan UMKM.
"Kami membuat suatu digital platform yang UMKM-UMKM itu bisa mencatat berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, secara otomatis nanti akan keluar neraca, laporan rugi-laba, secara otomatis. Nah dengan demikian, kalau dia punya laporan-laporan tersebut, maka akan mudah terkoneksi dengan bank," pungkasnya.
Simak juga Video: INDEF Bicara Insentif Ekonomi Vs Pengetatan Anggaran Pemerintah
