.webp)
Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) jadi 5,75%. Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong penguatan rupiah lebih cepat dari sebelumnya.
Meski begitu, Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad berpendapat kenaikan suku bunga acuan ini berpotensi mendorong kenaikan besaran bunga pinjaman menjadi semakin tinggi, yang akhirnya dapat menjadi beban bagi masyarakat.
"Kenaikan BI-Rate direspons pasti dengan menaikkan suku bunga, lalu kredit, suku bunga antar bank, maupun bunga deposito itu juga naik. Nantinya biaya cost of fund nanti akan semakin meningkat," kata Tauhid kepada detikcom, Kamis (18/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam hal ini, kenaikan suku bunga kredit atau pinjaman perbankan atau lembaga keuangan lainnya akan mempengaruhi mulai dari besaran bunga kredit pemilikan rumah (KPR) hingga bungan kredit cicilan lainnya dalam bentuk apapun.
"Untuk masyarakat apa? Ya bunga KPR, kemudian cicilan-cicilan apapun bentuknya pasti akan naik dan pada akhirnya risiko untuk gagal kredit naik. Nah ini pasti akan sedikit menekan pertumbuhan ekonomi," tutur Tauhid.
Selain itu, kenaikan suku bunga acuan ini juga berpotensi mendorong terjadinya 'crowding out' atau fenomena ekonomi di mana dana yang seharusnya beredar di pasar perbankan atau pasar modal menjadi makin tipis karena terserap oleh obligasi pemerintah, membuat pasokan dana yang tersisa untuk sektor swasta menjadi terbatas.
"Kekhawatirannya akan terjadi crowding out, fenomena kekeringan likuiditas karena orang kaya atau institusi itu akan mengejar yield dari suku bunga SBN, kemudian SRBI. Sehingga dana pihak ketiga yang harusnya untuk mendorong kredit ke swasta itu jadi berkurang," paparnya.
Namun terlepas dari dampak kenaikan BI-Rate terhadap perekonomian ini, Tauhid menilai langkah Bank Indonesia ini sudah tepat. Sebab jika nilai tukar rupiah terus-terusan melemah, maka hal itu berpotensi memberikan dampak yang lebih buruk terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan.
"Ini kan pilihan sulit, karena kan memang saat ini harus dipilih untuk menguatkan nilai tukar. Kalau misalnya sekarang rupiah sudah terlampau jauh dengan target APBN Rp 16.500, otomatis biarkan stabilisasi dulu. Tetapi kalau rupiahnya sudah rata-rata mendekati Rp 17.000 maka harus genjot untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional juga," terangnya.
Senada, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal melihat dibalik upaya penguatan mata uang Garuda ini, terdapat risiko peningkatan suku bunga pinjaman. Membuat besaran cicilan kredit masyarakat ikut mengalami kenaikan, entah itu kredit pemilikan rumah (KPR) maupun cicilan-cicilan lainnya.
"Efeknya terhadap kredit, ya suku bunga kredit jadi akan ada peningkatan," ucap Faisal.
Tentu risiko kenaikan bunga cicilan ini akan memberatkan pengeluaran masyarakat. Sehingga pada akhirnya jumlah mereka yang mengajukan pinjaman maupun kredit akan berkurang.
"Jadi penyeluruhan kredit ke sektor realnya sekarang yang agak dikorbankan ya untuk stabilisasi nilai tukar gitu," tuturnya.
(igo/fdl)
