.webp)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menambah satu anggota dewan komisioner (ADK) untuk posisi kepala eksekutif pengawas baru. Penambahan tersebut dilakukan menyusul mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Dalam UU tersebut diketahui, OJK diberi mandat untuk menjadi pengawas bursa mineral dan komoditas strategis. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan bursa ini rencananya akan beroperasi efektif pada 1 Januari 2027.
"Bakal ada kepala eksekutif pengawas bursa mineral dan komoditas strategis yang baru. Kalau minat pada daftar, daftarnya ke pansel. Itu insyaallah nanti 1 Januari 2027 bursanya sudah harus beroperasi," ungkapnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wanita yang akrab disapa Kiki itu menyebut, panitia seleksi akan dibentuk dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ia mengatakan, banyak yang harus disiapkan selain menetapkan kepala eksekutif pengawasan baru, seperti infrastruktur hingga aturan turunan dari OJK.
"Banyak yang harus disiapkan, terutama infrastruktur kemudian peraturan. Paling tidak POJK-nya juga sudah harus ada," jelasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Kiki menyebut Indonesia memiliki potensi besar untuk bursa mineral dan komoditas strategis. Bahkan menurutnya, sumber daya alam yang dimiliki bisa menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis.
"Ini juga sesuatu yang kita lihat sangat dahsyat potensinya ya, di mana Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja," ungkap Kiki dalam acara Investment Forum di Main Hall BEI.
Simak juga Video 'Aset yang Disita OJK di Kasus Asuransi Jiwa Prolife: Ruko-Deposito':
(ahi/ara)
