Pemerintah Bakal Kecualikan 4 Negara dari Aturan DHE, Ada China-AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan kelonggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) untuk empat negara yakni Amerika Serikat (AS), China, Australia, dan Kanada.

Menurutnya kelonggaran ketentuan ini diberikan karena keempat negara tersebut memiliki banyak kerja sama bilateral dengan Indonesia.

"Ya kan beberapa negara yang kita cukup banyak ya dengan bilateral, salah satunya dengan China, dengan Amerika, kemudian tadi Australia dan beberapa lagi negara lain. Satu lagi apa ya tadi? Kanada," kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).

Di luar itu, Airlangga mengatakan bank-bank yang akan ditunjuk untuk menampung DHE tidak hanya terbatas pada BUMN saja, namun bank swasta juga bisa terlibat. Secara keseluruhan, kebijakan ini akan dievaluasi secara menyeluruh bulan depan.

"(Kebijakan DHE) nanti dievaluasi pertengahan September," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemberian pengecualian kebijakan DHE itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah adanya perjanjian bilateral maupun multilateral yang telah terjalin antara Indonesia dengan negara-negara terkait.

"Ada perjanjian bilateral atau multilateral, satu. Yang kedua investasinya besar kalau nggak salah. Terus ada apa lagi ya? Banknya eksis di sini sudah cukup lama, kira-kira gitu," ucapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Purbaya menegaskan pada dasarnya aturan DHE ini ditujukan untuk menahan dana hasil ekspor agar tidak pindah ke luar negeri. Dengan begitu akan meningkatkan pasokan devisa nasional dan memberi dampak positif terhadap nilai tukar rupiah.

"Pada dasarnya kita ditujukan untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri yang punya uang banyak di bank sini kemudian uangnya taruh di luar negeri. Itu kan utamanya itu targetnya," kata Purbaya.