.webp)
Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI). Sejumlah ekonom menilai mundurnya Perry ini memicu gejolak di pasar keuangan, mulai dari pelemahan rupiah hingga kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti, menyampaikan pengumuman mundurnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI akan sangat berdampak terhadap pasar keuangan Indonesia. Peristiwa ini berkaitan berkaitan dengan pucuk pimpinan bank sentral.
"Saya rasa ini akan berpengaruh pada stabilitas nilai tukar, IHSG dan pasar obligasi. Secara teori ekonomi sudah membuktikan bahwa setiap ada political announcement akan memengaruhi pergerakan pasar," ujarnya saat dihubungi detikcom, Senin (27/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Esther juga menilai mundurnya Perry ini berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap independensi Bank Indonesia. Kondisi ini, kata Esther, akan mempertaruhkan kredibilitas pemerintah Indonesia ke depannya.
"Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memicu ketidakpastian pasar finansial global, potensi pelemahan otonomi bank sentral, serta transisi kepemimpinan otomatis ke Deputi Gubernur Senior," terangnya.
"Selanjutnya, kredibilitas pemerintah juga akan dipertaruhkan karena Investor global merespons hati-hati karena kekhawatiran atas stabilitas kebijakan moneter di tengah tekanan nilai tukar," sambungnya.
Atas kondisi itu, Esther menilai pejabat pelaksana tugas (Plt) Gubernur BI yang ditunjuk menggantikan Perry Warjiyo harus bergerak cepat untuk memitigasi dampak pengunduran diri Perry terhadap stabilitas pasar keuangan, terutama nilai tukar rupiah.
Salah satunya yakni dengan menaikkan suku bunga, jika rupiah terus terdepresiasi. Kedua, BI disarankan untuk terus berkoordinasi dengan kementerian dan stakeholder terkait untuk meningkatkan devisa negara.
"Ketiga melakukan koordinasi dengan otoritas fiskal agar BI tetap bisa melakukan stabilisasi harga dan nilai tukar," katanya.
Senada, Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menilai mundurnya Perry berpotensi menjadi guncangan bagi pasar keuangan. Menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan guncangan terhadap kredibilitas institusi bank sentral (institutional shock).
"Dalam konteks pasar keuangan, figur gubernur bank sentral merepresentasikan kredibilitas kebijakan moneter, konsistensi arah suku bunga, serta stabilitas komunikasi ke pasar. Jadi dampaknya akan sangat ditentukan oleh timing, alasan mundur, dan siapa penggantinya," ujarnya saat dihubungi detikcom.
Yang pertama akan terdampak akibat sentimen pengunduran diri Perry Warjiyo adalah nilai tukar rupiah. Ronny mengatakan, pasar valuta asing sangat sensitif terhadap ketidakpastian, terutama jika muncul persepsi independensi Bank Indonesia terganggu atau arah kebijakan moneter berubah.
"Jika pengunduran diri ini tidak diikuti dengan komunikasi yang kuat dan kredibel, maka kita bisa melihat tekanan depresiasi jangka pendek, bukan karena fundamental berubah, tetapi karena risk premium Indonesia naik. Investor global akan meminta kompensasi risiko lebih tinggi, dan itu biasanya tercermin dalam pelemahan rupiah," katanya.
Ronny menambahkan, pasar obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) diperkirakan menjadi instrumen yang paling cepat merespons perubahan sentimen. Investor berpotensi meminta premi risiko yang lebih tinggi sehingga mendorong kenaikan imbal hasil (yield) SBN.
"Apalagi jika pasar meragukan kesinambungan kebijakan moneter yang selama ini relatif kredibel dalam menjaga inflasi dan stabilitas rupiah. Kenaikan yield ini bisa terjadi bahkan tanpa perubahan BI Rate, karena faktor kepercayaan (confidence) memainkan peran besar di pasar surat utang," ungkapnya.
"Jadi secara keseluruhan, saya melihat ini sebagai "moment of truth" bagi kredibilitas institusi moneter Indonesia. Jika pemerintah dan otoritas terkait mampu memastikan transisi yang mulus, transparan, dan berbasis meritokrasi, maka dampaknya bisa cepat diredam. Tapi jika justru memunculkan persepsi politisasi atau ketidakjelasan arah kebijakan, maka efeknya bisa berlanjut, di mana rupiah akan tertekan, yield naik, dan volatilitas pasar meningkat," pungkasnya.
(hrp/fdl)
