.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026. Survei dilakukan terhadap75.000 responden di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Pengambilan data survei dilakukan secara langsung atau wawancara tatap muka dibantu dengan sistem Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Berdasarkan survei tersebut, tingkat literasi keuangan tahun 2026 mencapai 69,57%, naik dari tahun 2025 yang sebesar 66,64%.
Indeks literasi keuangan dibentuk dari 5 parameter, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku keuangan. Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, seseorang yang memenuhi seluruh parameter tersebut termasuk kategori well literate.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika seseorang memenuhi seluruh parameter tersebut maka dikatakan well literate. Indeks literasi keuangan 2026 adalah sebesar 69,57% yang artinya sekitar 70 dari 100 penduduk Indonesia umur 15-79 tahun telah memenuhi kriteria well literate," kata Amalia dalam konferensi pers Hasil Survei Nasional SNLIK tahun 2026 di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).
Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat
Indeks literasi keuangan berdasarkan jenis keuangan tercatat mencapai 69,57% untuk kategori konvensional dan 43,07% untuk jenis syariah. Lalu jika dilihat dari provinsinya, literasi keuangan tertinggi berada di DKI Jakarta dengan level 84,01%.
Inklusi Keuangan
Sementara itu, indeks inklusi keuangan tahun 2026 berada pada level 93,61%. Angka tersebut meningkat dari periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar92,74%.
"Indeks inklusi keuangan secara nasional pada 2026 meningkat dari 92,74% menjadi 93,61% atau naik 0,87 poin. Kenaikan ini terutama berasal dari keuangan konvensional yang meningkat dari 92,61% menjadi 93,52%," jelas Amalia.
Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat
Sementara itu, pengetahuan terhadap penjamin simpanan, dalam hal ini tahu bahwa simpanan dijamin mencapai 62,51%, dan 46,31% responden mengetahui tentang adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau pernah melihat logo LPS.
Kemudian pengetahuan terhadap penjamin polis asuransi atau tahu polis asuransi akan dijamin tercatat sebesar 12,47%. Tahu polis asuransi akan dijamin adalah persentase penduduk usia 15-79 tahun yang memiliki polis asuransi selain BPJS dan mengetahui polis asuransinya akan dijamin.
"Hasil SNLIK penting karena akan menjadi dasar pengambilan kebijakan program literasi dan inklusi keuangan di tahun-tahun berikutnya," tutup Amalia.
