Aset Bank Daerah Tercatat Tembus Rp 1.043 Triliun

Total aset 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) tercatat mencapai sekitar Rp 1.043 triliun hingga Juni 2026. Sementara itu, penyaluran kredit mencapai sekitar Rp 673 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar Rp 770 triliun.

Data tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus Haryoto Widodo dalam Seminar "Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional" di Bengkulu, Jumat (21/8).

Agus mengatakan kondisi fundamental BPD secara umum masih sehat. Namun, pertumbuhan fungsi intermediasi di tengah tekanan terhadap sumber pendanaan perlu diperhatikan agar tidak meningkatkan biaya dana (cost of fund).

"Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance," ujar Agus.

Menurutnya, likuiditas BPD berkaitan dengan kemampuan bank daerah dalam menyalurkan pembiayaan untuk berbagai sektor ekonomi daerah. BPD memiliki peran dalam pembiayaan UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga infrastruktur.

"Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah," tegas Agus.

Agus mengatakan struktur likuiditas BPD memiliki karakteristik yang berkaitan dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah, APBD, serta transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.

Karena itu, perubahan kebijakan fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi keuangan daerah.

"Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah," kata Agus.

Dana Pemerintah Didorong Masuk Sektor Produktif

Asbanda mendorong agar penempatan dana pemerintah pada BPD dapat diarahkan untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif. Beberapa sektor yang disebut antara lain UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

"Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Agus.

Menurut Agus, kebijakan nasional juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Sebab, BPD memiliki fungsi yang berbeda dengan bank komersial pada umumnya.

BPD tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga terlibat dalam ekosistem keuangan daerah, perluasan inklusi keuangan, serta pembiayaan pembangunan regional.

Di sisi lain, Agus mengatakan penguatan BPD juga perlu dilakukan melalui peningkatan daya saing. Asbanda dan BPD mendorong kolaborasi antar-BPD dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury hingga sindikasi pembiayaan.

BPD juga perlu mempercepat transformasi digital, memperkuat keamanan siber, tata kelola dan manajemen risiko, serta meningkatkan porsi dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) dari masyarakat dan dunia usaha.

"Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi," tegas Agus.

Dengan aset yang mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun, Asbanda mendorong BPD untuk memperkuat perannya sebagai bank pembangunan daerah melalui peningkatan kesehatan, digitalisasi dan daya saing.

"Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia," pungkas Agus.