.webp)
Head of Investor Relation PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Yohan Setio menilai penyaluran kredit untuk program prioritas pemerintah memiliki risiko yang rendah. Pasalnya pembayaran kredit program pemerintah ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Emiten berkode saham BBNI ini menyalurkan kredit untuk salah satu program prioritas pemerintah, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Perseroan juga memberikan suku bunga kredit yang lebih murah untuk program KDMP, yakni sebesar 6% dari rata-rata sebesar 7%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita lihat di tahun ini, pemerintah menggarap proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih melalui Agrinas, yang Bank Himbara berpartisipasi memberikan kredit. Nah, untuk suku bunganya biasanya sedikit lebih rendah dibanding suku bunga komersial, misalkan suku bunga komersial di BNI secara rata-rata kita di angka 7%, untuk proyek ini, Koperasi Desa Merah Putih, sedikit lebih murah hanya 6%," ungkap Yohan dalam acara Public Expose virtual, Rabu (9/9/2026).
Suku bunga kredit khusus ini diberikan lantaran sumber pembayaran proyek KDMP ditanggung oleh APBN langsung. Karenanya, profil risiko program tersebut menjadi lebih rendah.
"Untuk proyek seperti ini, sumber pembayarannya akan datang dari APBN secara langsung sehingga profil risikonya secara teori menjadi sangat rendah. Itu menjadi alasan kenapa pricingnya juga bisa menjadi lebih rendah," jelasnya.
Di sisi profitabilitas, Yohan mengatakan kredit terhadap program pemerintah masih memiliki margin yang bisa diperoleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun ia menekankan, BNI tidak mencari profit dalam menyalurkan kredit ke sejumlah program pemerintah.
"Secara profitabilitas, masih ada profit yang bisa dipetik oleh Bank Himbara, tentunya ketika kita menjalankan proyek pemerintah, mencari profit bukan tujuan utama kita. Kita balance antara profit yang wajar dan membangun negara," tegasnya.
(ahi/hns)
