RI Dapat Utang Rp 11,5 T dari ADB, untuk Apa?

RI Dapat Utang Rp 11,5 T dari ADB, untuk Apa?

Heri Purnomo - detikFinance
Rabu, 16 Sep 2026 16:54 WIB
Utang Pemerintah RI
Foto: Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah
Jakarta -

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyetujui pinjaman sebesar US$ 650 juta atau sekitar Rp 11,5 triliun (Kurs Rp 17.700) untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal pemerintah pusat dan daerah.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari subprogram pertama Accelerating Decentralization for Improved Local Governance (ADIL) atau Program Percepatan Desentralisasi demi Meningkatkan Tata Kelola Daerah.

Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov, mengatakan program ini akan mendukung platform digital nasional baru untuk integrasi dan pelaporan data fiskal, serta penilaian pajak properti yang lebih adil guna meningkatkan pendapatan daerah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, isu-isu terkait perlindungan hak-hak sipil, termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif untuk melindungi perempuan dan anak perempuan, serta integrasi risiko bencana, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kerangka kerja tersebut.

"Aspirasi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 didukung secara strategis oleh pembangunan ekonomi di berbagai provinsi, kabupaten, dan desa, tempat layanan publik esensial diberikan," ujar Bobur dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).

ADVERTISEMENT

"Arsitektur fiskal dan digital negara yang semakin diperkuat memungkinkan penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat," sambungnya.

Bobur menyampaikan bahwa 35%-40% dari total pengeluaran publik, termasuk pengeluaran untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur lokal, dikelola di tingkat subnasional.

Ia menilai sistem pengelolaan keuangan publik daerah yang masih terfragmentasi serta perbedaan kemampuan fiskal dan administratif antarwilayah dapat memengaruhi administrasi perpajakan, koordinasi kebijakan, hingga penyediaan layanan publik. Menurutnya, dengan program ini nisa mengatasi tantangan struktural dalam sistem fiskal daerah di Indonesia.

Selain itu juga dapat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan Visi Indonesia Emas 2045 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, mendorong pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, serta memperkuat keberlanjutan lingkungan.

Simak juga Video: Purbaya Sebut Rasio Utang RI Masih Aman

(hrp/fdl)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads