Surat Utang RI Masih Ramai Diborong Asing, Ini Buktinya

Di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan tren suku bunga acuan dunia yang bertahan di level tinggi (higher for longer), pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik masih dilirik investor asing. Hal ini terlihat dari banyaknya surat utang negara yang dibeli sepanjang triwulan III-2026.

Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menjelaskan pada triwulan III-2026 kepercayaan investor global terhadap SBN domestik masih tercatat relatif tinggi. Hal ini dibuktikan dengan langkah investor non-residen yang mencatatkan pembelian bersih (net buy) sebesar Rp 28,79 triliun.

Dengan masuknya aliran modal tersebut, kepemilikan non-residen di pasar SBN domestik mengalami peningkatan sebesar 3,28% jika dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2025.

"Kepercayaan investor global terhadap SBN domestik masih relatif tinggi, di mana investor non-residen mencatatkan pembelian bersih sebesar Rp 28,79 triliun," jelas Suahasil dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2026, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).

Lebih lanjut, menurutnya ketahanan pasar SBN nasional juga tercermin dari stabilnya selisih (spread) imbal hasil. Di mana pada periode yang sama, spread Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun terhadap US Treasury (UST) 10 tahun berada di level 183 basis poin.

Suahasil menilai, kinerja yang cukup positif ini berhasil dicatatkan di tengah lingkungan suku bunga global yang sedang tinggi seiring banyaknya bank sentral utama dunia seperti Federal Reserve (The Fed), European Central Bank, dan Bank of Japan yang terus mempertahankan kebijakan moneter ketat.

"Spread SUN 10 tahun terhadap UST 10 tahun berada di level 183 basis poin atau turun tipis dibandingkan dengan akhir tahun 2025 sebesar 184 basis poin. Kinerja yang cukup positif ini berhasil dicatatkan di tengah lingkungan suku bunga global yang sedang tinggi," terang Suahasil.

Suahasil memastikan ke depan pemerintah bersama anggota KSSK lainnya yang terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus memperkuat koordinasi.

Pengelolaan pembiayaan anggaran, termasuk penerbitan SBN, akan terus dikelola secara pruden dan terukur dengan tetap memperhatikan likuiditas pemerintah serta dinamika pasar keuangan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"KSSK yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, dan Ketua DK LPS akan terus mencermati dan melakukan asesmen yang bersifat forward-looking terhadap perkembangan ekonomi dan sektor keuangan, serta kami akan terus memperkuat kerjasama dengan semua pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dampak rambatan risiko global," ujarnya.