.webp)
Hal tersebut disampaikan mantan Presiden yang juga Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam jumpa pers di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Minggu (6/1/2008).
Menurut Gus Dur, sumber pembiayaan kredit bisa berasal dari penundaan pembayaran utang-utang luar negeri Indonesia atau moratorium utang. Selain digunakan untuk menyediakan kredit murah dana moratorium utang itu bisa digunakan untuk menaikkan gaji PNS secara berkala.
Gus Dur menuturkan, setiap tahunnya, negara harus membayar utang luar negeri sekitar US$ 46 miliar dolar per tahun termasuk pembayaran bunga dan pokok utang.
"Kalau kita moratorium itu saja selama 5 tahun, US$ 46 miliar kali 5 maka US$ 230 miliar, kita ambil saja US$100 miliar untuk usaha jaminan (kredit), lalu US$ 100 miliar lagi untuk menaikkan gaji PNS. Dengan demikian terjadi permintaan kuat di masyarakat, kalau ini dijalankan saya yakin ekonomi kita berjalan," ujarnya.
Menurut Gus Dur, mantan Presiden Soeharto sering mencetuskan soal kredit murah ini. Kredit murah yang dimaksud Gus Dur adalah, kredit berbunga rendah, yakni sekitar 6 persen per tahun.
"Beliau punya jasa 3 buah jasa buat bangsa dan negara ini, pertama sikap memperhitungkan segala sesuatu, kedua dia orang yang merencanakan segala sesuatu, yang ketiga punya perhatian besar terhadap rakyat kecil, berapa kali diucapkan. Tapi untuk dilakukan perlu kemampuan kita untuk memberi jaminan terhadap kredit murah, kredit murah itu kalau ukuran kita ya 6 persen per tahun," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah Thailand di era Thaksin Shinawatra bisa memberikan kredit murah dengan suku bunga sekitar 1,25 persen per tahun.
(ddn/nrl)
