OJK-LPS Teken Aturan Tukar Data, Penjaminan Polis Berlaku Paling Lambat 2028

OJK-LPS Teken Aturan Tukar Data, Penjaminan Polis Berlaku Paling Lambat 2028

Andi Hidayat - detikFinance
Selasa, 17 Nov 2026 20:30 WIB
Gedung OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong percepatan pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai berlaku paling lambat Januari 2028. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) antara OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengatur pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen.

"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).

Ogi menjelaskan, PPP menjadi amanat dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Program ini digelar untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, dan peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Program ini juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Ogi menilai, keberhasilan PPP akan sangat bergantung pada kesiapan tahap awal, seperti penetapan kepesertaan, keakuratan data, hingga koordinasi antarlembaga.

Ia menyebut, PPP menjadi bagian dari upaya memperkuat industri perasuransian yang telah berjalan dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Ogi mengatakan, pertukaran data menjadi bagian penting dalam persiapan PPP.

ADVERTISEMENT

Pertukaran data akan mencakup seluruh tahapan pelaksanaan PPP, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, berbagai status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha serta likuidasi.

Pertukaran data dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya. Juklak ini juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, termasuk jenis data yang dipertukarkan, periode dan batas waktu penyampaian, serta media yang digunakan.

Jika terdapat hal yang belum diatur, kedua lembaga dapat menyepakatinya melalui Forum Koordinasi OJK-LPS. Proses pertukaran data akan mengutamakan penggunaan sarana yang efisien dan sebisa mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri asuransi.

"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," tutup Ogi.

(ahi/fdl)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads