.webp)
Hal tersebut diungkapkan Ketua Kadin MS Hidayat saat ditemui dikediaman Prof Sadli, Jalan Brawijaya, Jakarta, Rabu (9/1/2008).
"Itu menandakan kita masih tidak produktif dalam menggunakan dana murah. Anggaran belum sepenuhnya terabsorbsi sehingga tidak bisa menggulirkan ekonomi," ujarnya.
Akibat simpanan dana pemerintah itu, BI harus menanggung beban yang cukup besar. "Bunganya bisa Rp 20 triliun tuh," ungkapnya.
Hidayat menyesalkan kenapa pemerintah baik daerah maupun pusat masih menyimpan dananya di SBI.
"Bayangkan, jika dana itu bisa disalurkan untuk membiayai proyek-proyek, itu kan nantinya akan menggulirkan ekonomi," tambahnya.
Jika dana itu bisa terserap, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2007 bisa mencapai 6,5% bahkan lebih. "Itu menunjukkan aktivitas ekonomi di sektor riil belum optimal, banyak dana yang menganggur," kata Hidayat.
Hal senada disampaikan pengamat perbankan Mirza Adityaswara. Ditemui ditempat yang sama, Mirza mengatakan bahwa adanya anggaran pemerintah di SBI menunjukkan anggaran yang tidak terserap.
"Sampai akhir tahun kan baru 85% yang tersalurkan. Tapi tahun 2007 lebih baik dari 2006. 2006 itu di bawah 85%," katanya.
Ia menjelaskan, dana yang disimpan di BI merupakan gabungan dari 3 jenis dana yakni pertama, dana cadangan dari perbankan. Dana cadangan ini disimpan oleh perbankan yang dicadangkan untuk kredit yang belum ditarik.
Kedua, dana pemda yang belum disalurkan. Sudah diberikan oleh pemerintah pusat, tapi oleh pemerintah daerah belum dibelanjakan. Ketiga, dana dari pemerintah pusat sendiri.
Jumlah dana di SBI itu berarti meningkat. Per 24 Januari 2007, total dana perbankan di SBI mencapai Rp 235,34 triliun. Dana itu terbagi atas milik pemda Rp 38,7 triliun, bank BUMN Rp 42,6 triliun, perseorangan Rp 37,4 triliun dan non bank BUMN Rp 116,5 triliun.
(qom/ir)
