Penerbitan Global Bond Sangat Merugikan Negara

Penerbitan Global Bond Sangat Merugikan Negara

- detikFinance
Rabu, 16 Jan 2008 13:44 WIB
Jakarta - Penerbitan obligasi global yang dilakukan pemerintah Indonesia awal Januari 2008 sebesar US$ 2 miliar dinilai merugikan negara.

Karena dengan yield sangat tinggi dan premium 3 persen di atas treasury bonds akan membenani anggaran negara.

Hal ini disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Econit yang juga mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dalam seminar Economic Outlook 2008 di Hotel Gran Melia, Jakarta, Rabu (16/1/2008).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penerbitan obligasi global dengan tingkat yield yang sangat tinggi yaitu 6,95 persen untuk jangka waktu 10 tahun ini lebih tinggi daripada yield obligasi Filipina (6,51 persen), Thailand (4,8 persen) dan Malaysia (3,86 persen)," tuturnya.

Menurutnya dengan begitu, obligasi korporasi juga akan terpaksa menawarkan yield yang tinggi karena obligasi pemerintah akan digunakan sebagai benchmark.

"Padahal tingkat bunga Fed justru cenderung menurun, dan PR pemerintah selalu mengatakan ekonomi Indonesia membaik sehingga seharusnya tingkat yield harus lebih rendah, maksimum 2 persen di atas treasury bonds, inilah contoh kehebatan Menteri Keuangan terbaik versi IMF," tandasnya.

Dikatakannya penerbitan obligasi global ini merupakan salah satu upaya untuk membiayai peningkatan pengeluaran menjelang pemilu (pre-election spending).

"Pemerintah SBY juga kembali berencana meningkatkan pinjaman dari Bank Dunia, ADB dan Japan Bank of International (JBIC) menjadi US$ 4,6 miliar di 2008," jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Rizal, hal itu akan meningkatkan pengeluaran pemerintah tetapi belum tentu efektif dalam mengurangi pengangguran maupun kemiskinan. Selama 3 tahun terakhir, pengeluaran untuk program anti-kemiskinan naik 2,8 kali tetapi jumlah orang miskin nyaris tidak berkurang yaitu 40 juta jiwa.

"Kontradiksi ini menunjukkan 2 hal, pertama efektivitas program anti-kemiskinan sangat rendah dan kedua proses pemiskinan struktural akibat kebijakan jauh lebih cepat dan ganas dibandingkan dengan program anti-kemiskinan," terangnya.. (dnl/ir)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads