.webp)
Menurut Deputi Gubernur Bank Negara Malaysia Dato Mohd Razif Abd Kadir, kebijakan itu diambil karena meraka ingin bisa bersaing dengan investasi di Timur Tengah.
"Supaya kita bisa berkompetesi dengan Timur Tengah, jadi misalnya jika Bank Muamalat datang ke Malaysia, mau berbisnis secara international, maka tidak ada pajak di Malaysia," ujarnya di sela-sela Festival Ekonomi Syariah, di Jakarta Convention Center, Senayan, Kamis (17/1/2008).
Selain itu, perbankan syariah Malaysia juga harus melakukan ekspansi ke pasar Indonesia. "Indonesia masih memliki potensi yang cukup besar," ujarnya
Deputi Gubernur BI Siti Ch Fadjrijah mengatakan, pajak berganda dalam transaksi perbankan syariah memang harus segera dihapuskan. BI sudah lama meminta soal pajak berganda ini diluruskan kepada Ditjen Pajak.
"Kita sudah lama minta soal pajak ini diluruskan, sejak zaman Menkeu Marie Muhammad kita sudah minta tidak ada pajak, tapi yang sekarang ada," ujarnya.
Dalam konsep UU perpajakan yang baru sebenarnya menurut Siti sebenarnya tidak ada lagi isu perpajakan. Masih dikenakannya pajak dalam transaksi perbankan syariah mengakibatkan investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia jadi mundur.
"Ini yang jadi kendala bagi investor, yang selalu dibicarakan adalah soal pajak," ujarnya.
Siti berharap, dengan adanya niatan dari pemerintah untuk menjadikan pengembangan ekonomi syariah sebagai agenda nasional, maka isu perpajakan segera terselesaikan.
"Presiden juga kan sudah memerintahkan menteri-menterinya untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai agenda nasional, Jadi nanti kira-kira sama dengan Malaysia," ujarnya.
Pemerintah memang sudah berjanji akan menghapuskan pajak berganda untuk transaksi syariah. Wapres Jusuf Kalla sudah memberikan janjinya ketika bertemu dengan pengurus asosiasi perbankan syariah Indonesia beberapa waktu lalu.
(ddn/qom)
