LPEI Bisa Beroperasi syariah

Jakarta - Selain beroperasi secara konvensional, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dapat beroperasi dengan sistem syariah, sehingga pembiayaan ekspor pun bisa berkembang.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Golkar Nusron Wahid dalam rapat Panitia Khusus RUU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/1/2008).

"Dengan adanya lembaga syariah maka  mampu berkomunikasi dengan lembaga multinasional seperti Islamic Development Bank (IDB) dan investor di Timur Tengah yang ingin membiayai dengan prinsip syariah," ujarnya.

LPEI merupakan transformasi dari Bank Ekspor Indonesia (BEI). Sebagai bank umum BEI terkendala oleh ketentuan BMPK batas maksimum pemberian kredit, tidak dapat memberikan kredit kepada importir di luar negeri dan tidak bisa memberikan asuransi di bidang ekspor. Tentunya setelah ganti baju menjadi LPEI, hal tersebut bukan menjadi masalah lagi

Keberadaan lembaga ini menurut Nusron perlu untuk menopang ekspor. Namun yang menjadi pertanyaan Fraksi Golkar apakah ketika lembaga ini mengalami masalah kekurangan apakah boleh menerima suntikan modal melalui penyertaan modal pemerintah atau tidak. Kemudian apakah harus mendapat persetujuan dari DPR terkait suntikan modal ini.

"Posisi kelembagaan LPEI perlu diatajamkan dan spesifik," ujarnya.

PDIP Keberatan

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) keberatan atas kewenangan berlebihan yang diberikan kepada dewan direktur dan direktur Eksekutif LPEI khususnya terhadap penghapusan piutang baik itu hapus buku mapun hapus tagih dan kewenangan menetapkan sistem penggajian.

"Dengan demikian RUU ini memiliki kelemahan struktural berupa ketidaksesuaian antara thesis untuk mempercepat laju pertumbuhan ekspor dengan antithesis yang lebih berfokus pada penguatan kelembagaan dan pemberian kewenangan yang besar baik kepada LPEI, Dewan Direktur maupun Direktur Eksekutif," ujar juru bicara Fraksi PDIP Herman Herry.

PDIP juga mempertanyakan mengenai perihal RUU LPEI yang tidak tunduk atau lex specialist terhadap UU lain yakni UU BUMN, Lembaga Pembiayaan, Usaha Perasuransian, PT, Kepailitan dan perbankan.

"Lex specialist ini dikhawatirkan membawa implikasi pada benturan kewenangan," ujarnya. (ddn/qom)