Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Budi Mulya usai rapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/2/2008).
"Kita punya 3 anak usaha, yang Indover masih on progress ada kemajuan, semuanya yang menawar bank persero karena kita paham Bank Indover aset negeri ini di Eropa yang nilainya sangat strategis yang bisa dorong ekspor dan perdagangan di wilayah Asia dan Eropa," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk Askrindo, dikatakan Budi BI berencana melepaskan Askrindo hanya kepada pemerintah.
"Pemerintah punya program bagus penyertaan modal Rp 850 miliar yang sudah dilakukan dan Askrindo sudah lakukan tindak lanjut tambahan modal itu, ini akan dibicarakan dengan pemerintah. Yang sudah pasti saham BI di Askrindo hanya untuk pemerintah, kapan, bagaimana dan seperti apa nanti kita bicarakan lagi dengan pemerintah," urainya.
Lalu satu lagi BPUI dikatakan Budi masih ada yang harus dibicarakan dengan pemerintah yang dalam hal ini Menkeu dan Menneg BUMN mengenai penyelesaian restrukturisasi utang RDI (Rekening Dana Investasi) yang dulu merupakan program stabilisasi pasar keuangan.
"Penyelesaian ini semua mudah-mudahan di 2008 akan ada kesepakaan solusinya seperti apa," imbuhnya. Diharapkannya penyelesaian divestasi 3 anak usahanya ini akan selesai di 2008.
"Divestasi tidak gampang, 2008 kita harapkan selesai, bidder-nya bisa berubah, kan ada prosedur yang harus dilewati dan dipatuhi, dan yang paling pasti kepemilikan saham BI di ketiga anak usaha itu ke pemerintah, apa bentuknya, bagaimana dan kapan itu nanti," paparnya.
BI memiliki saham di Bank Indover 100%. Sedangkan kepemilikan saham di Askrindo dan BPUI masing-masing 55% dan 82,2%. (dnl/ir)










































