.webp)
Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BTN Iqbal Latanro di sela peringatan HUT BTN di Menara Harmoni, Jakarta, Senin (12/2/2008).
"Insya Allah akan kami realisasikan pada akhir semester I (2008), kami sudah menuntaskan legal meeting dan lembaga pemeringkat juga sudah mengecek semua," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ini lancar, tahun depan akan dilanjutkan lagi," imbuhnya.
Iqbal mengatakan saat ini BTN bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) tengah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan regulasi perpajakan dan pengalihan hak agunan.
Realisasi kerjasama BTN dan SMF ini seharusnya dilaksanakan pada November lalu, namun terundur karena masalah perpajakan tersebut.
"Sesuai regulasi yang kini berlaku, SMF sebagai pihak yang akan mensekuritisasi KPR BTN dikenai pajak atas pengembalian pinjaman, dan sesuai kesepakatan dengan SMF, pajak akan dilakukan SMF," jelasnya.
Dilanjutkan Iqbal sekuritisasi aset merupakan satu dari tiga langkah strategis BTN tahun ini dalam rangka ekspansi kredit dan memperbaiki arus kas. Tahun ini BTN menargetkan pertumbuhan kredit hingga 26%, atau setara Rp10,04 triliun kredit baru.
Dua langkah lain yang akan ditempuh BTN adalah penerbitan obligasi BTN ke-13 sebesar Rp1 triliun pada pertengahan tahun dan privatisasi pada akhir triwulan III-2008.
Terkait privatisasi, ia mengemukakan bahwa saat ini pihaknya bersama tim restrukturisasi BUMN perbankan dari Kementerian Negara BUMN masih mengkaji opsi privatisasi yang akan dijalankan.
Opsinya adalah penawaran saham perdana kepada publik (IPO) sebesar 30% atau akuisisi BTN oleh bank BUMN lain. Menurutnya, sambil menunggu keputusan yang final dan pihaknya tetap menjalankan persiapan IPO sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS BTN 18 Januari 2008.
"Kita tunggulah. Tapi paling baik tentu kepemilikan oleh publik," ucapnya.
(dnl/ir)
