Masalah Pemanggilan KPK, BI Ajukan Judicial Review ke MK

Masalah Pemanggilan KPK, BI Ajukan Judicial Review ke MK

- detikFinance
Jumat, 15 Feb 2008 11:44 WIB
Jakarta - Bank Indonesia akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Kontsitusi (MK) atas UU BI dan UU KPK terkait masalah pemanggilan para pejabat BI oleh KPK.

"Kami dari tim kuasa hukum mewakili BI mengajukan permohonan pemeriksaan tehadap sengketa kewenangan lembaga negara antara BI dan KPK," kata Kuasa Hukum BI, A Dani Saliswijaya di gedung MK, Jakarta, Jumat (15/2/2008).

Dani menjelaskan, kalau di UU BI pemanggilan gubernur BI oleh KPK harus seizin presiden, namun dalam UU KPK hak itu boleh dikecualikan. Padahal UU BI yang dibuat tahun 2004 melihat UU KPK yang dibuat tahun 2002.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dani menjelaskan, pemanggilan pejabt BI harus seizin Presiden karena krusialnya posisi BI sebagai penjaga stabilitas moneter dan rupiah.

"Bagaimanapun BI itu lembaga yang unik sekali dimana harus dipantau detik per detik (pekembangan moneter dan ekonomi) jadi setiap rapat memang harus selalu dihadiri oleh rapat Dewan Gubernur. Jadi pembuat UU BI melihat hal itu," tutur Dani.

Jadi lanjut Dani, BI memang harus dikecualikan dengan meminta izin terlebih dulu ke presiden. "Tapi tenyata KPK masih tetap memanggil," katanya.

Masalah pemangilan yang harus seizin presiden disebutkan dalam pasal 49 UU BI sedangkan KPK dalam pasal 46 UU disebutkan KPK bisa melakukan pengecualian. (ir/qom)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads