"Kami dari tim kuasa hukum mewakili BI mengajukan permohonan pemeriksaan tehadap sengketa kewenangan lembaga negara antara BI dan KPK," kata Kuasa Hukum BI, A Dani Saliswijaya di gedung MK, Jakarta, Jumat (15/2/2008).
Dani menjelaskan, kalau di UU BI pemanggilan gubernur BI oleh KPK harus seizin presiden, namun dalam UU KPK hak itu boleh dikecualikan. Padahal UU BI yang dibuat tahun 2004 melihat UU KPK yang dibuat tahun 2002.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimanapun BI itu lembaga yang unik sekali dimana harus dipantau detik per detik (pekembangan moneter dan ekonomi) jadi setiap rapat memang harus selalu dihadiri oleh rapat Dewan Gubernur. Jadi pembuat UU BI melihat hal itu," tutur Dani.
Jadi lanjut Dani, BI memang harus dikecualikan dengan meminta izin terlebih dulu ke presiden. "Tapi tenyata KPK masih tetap memanggil," katanya.
Masalah pemangilan yang harus seizin presiden disebutkan dalam pasal 49 UU BI sedangkan KPK dalam pasal 46 UU disebutkan KPK bisa melakukan pengecualian. (ir/qom)
