Jadi Tersangka, Burhanuddin akan Pimpin Konferensi SEACEN

Jakarta - Ditengah semua masalah yang tengah menderanya, Bank Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Konferensi Gubernur Bank Sentral se-Wilayah Asia Pasifik (South East Asian Central Banks - SEACEN) ke-43 dan Pertemuan Gubernur Bank Sentral ke-27.

Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang kini menjadi tersangka kasus aliran dana ke DPR akan memimpin langsung konferensi tersebut.

Acara yang akan diselenggarakan pada 21-2 Maret 2008, di Jakarta itu akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  Pembukaan oleh kepala negara merupakan tradisi dalam pertemuan tertinggi SEACEN.

Seluruh rangkaian konferensi dan pertemuan yang bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinergikan kebijakan yang diambil bank sentral atau otoritas moneter negara anggota SEACEN akan dipimpin langsung oleh Burhanuddin.

BI dalam siaran persnya, Senin (18//2008) menjelaskan, topik yang akan dibahas dalam konferensi kali ini adalah "Financial Deepening to Support Monetary Stability and Sustainable Economic Growth".

"Topik ini dipilih sebagai langkah fundamental yang harus diambil untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi gejolak aliran modal yang sulit dihindari ditengah maraknya integrasi pasar keuangan dewasa ini," jelas Kepala Biro Humas BI, Filianingsih Hendarta.

Menurutnya, urgensi pembahasan  juga tidak terlepas dari upaya pendalaman pasar keuangan yang menjadi salah satu prioritas BI di tahun 2008.

Kerjasama antar bank sentral dan otoritas moneter di kawasan Asia dan Pasifik (SEACEN) merupakan forum yang bertujuan untuk menjadi ajang policy dialogue tentang kebijakan makroekonomi dan tantangan terkini yang dihadapi kawasan.

Forum yang terbentuk sejak 1982 ini juga melakukan berbagai inisiatif peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna menjamin tercapainya profesionalisme dalam pekerjaan. Hingga kini sudah 16 negara menjadi anggota SEACEN, yaitu Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Korea Selatan, Taiwan, Mongolia, Brunei Darussalam, Fiji, Papua Nugini, Kamboja dan Vietnam.  

Berbagai isu kebijakan sudah dibahas dalam forum ini baik yang terkait dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun tata kelola suatu bank sentral.
(qom/ir)