DPR Tak Bisa Minta Tambahan Calon Gubernur BI

Jakarta - DPR tak bisa meminta tambahan calon Gubernur Bank Indonesia lagi. Yang bisa dilakukan DPR sesuai dengan UU hanyalah menolak atau menerima dua calon Gubernur BI yang diajukan oleh Presiden SBY sebelumnya.

"Menurut UU, calon yang diberikan ke DPR, dan DPR punya waktu untuk fit and proper kalau mau melakukannya. Pokoknya diberi waktu 1 bulan, Kalau tidak setuju, dikembalikan," ujar anggota Komisi XI DPR RI Dradjad H Wibowo.

Hal itu disampaikannya saat ditemui disela-sela Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2/2008). Rapat paripurna tersebut rencananya akan membacakan surat-surat yang masuk ke DPR, termasuk surat Presiden SBY tentang dua calon Gubernur BI.

Seperti diketahui, Presiden pada Jumat (15/2/2008) lalu mengirimkan dua nama calon Gubernur BI yakni Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo dan Wakil Dirut PPA Raden Pardede. Keduanya akan menjadi calon pengganti Burhanuddin Abdullah yang akan habis masa tugasnya pada 17 Mei mendatang.

Namun dua nama itu mendapat penolakan dari sebagian anggota DPR. Fraksi PDIP sudah berjanji akan mengembalikan dua nama itu ke presiden karena menilai keduanya tidak punya kapabilitas.

Terkait penolakan tersebut, Dradjad menilai belum tentu semuanya akan menolak.

"Ah, itu bisa-bisanya saja. Belum tentu," ujarnya.

Sementara pemerintah juga mulai melakukan antisipasi jika Agus terpilih jadi Gubernur BI. Pemerintah sedang mempersiapkan calon untuk menjadi Dirut Bank Mandiri.

"Ya kalau misalnya Pak Agus sudah ini (terpilih), akan minta izin RUPS khusus, sekarang masih fit and proper, kalau disetujui DPR baru kita mengadakan RUPSLB," kata Menneg BUMN Sofyan Djalil di kantornya, Senin (18/2/2008) kemarin.

Mengenai calon penggantinya Sofyan mengatakan pemerintah akan mencari sosok yang bisa mempertahankan kinerja Bank Mandiri.

"Yang penting bagaimana kelanjutan dan kestabilan manajemen Bank Mandiri yang bagus sekarang ini harus dipertahankan terus," tuturnya.


(qom/ir)