FPDIP: Dua Calon Gubernur BI Pilihan SBY Belum Kredibel

Jakarta - Pencalonan dua kandidat Gubernur BI oleh Presiden SBY masih memberatkan fraksi-fraksi di DPR. Fraksi PDIP berharap SBY merekomendasikan kandidat yang lebih  kredibel untuk memimpin BI.

"PDIP berharap SBY bisa memberikan alternatif lain yang lebih kredibel dalam memimpin bank sentral.  Apalagi SBY dianggap belum selesai menuntaskan persoalan kasus BLBI yang hingga kini masih berputar-putar di
tempat," ujar anggota FPDIP Daniel Budi Setiawan dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (21/2/2008).

Menurut Daniel, dua kandidat yang diajukan SBY, yaitu Agus Martowidjoyo dan Raden Pardede masih mengganjal PDIP sebagai partai oposisi. Sebab jika gubernur BI yang terpilih nanti bukanlah sosok yang kredibel, lanjutnya, akan semakin memberatkan beban pamerintah dalam bidang moneter.

Apalagi tanggung jawab pemerintah untuk menuntaskan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum selesai hingga kini. Dalam pandangan anggota Komisi XI DPR RI ini, obligasi rekap pada perbankan nasional sebagai akibat cairnya BLBI serta dampak pengaruh krisis moneter hingga kini masih memberatkan APBN. Akibatnya, justru rakyat yang harus menanggung beban berat karena menerima penghilangan kontribusi subsidi.

Padahal subsidi adalah wujud gotong royong, yang terpaksa kini harus dihapuskan. "Sangat ironis sekali kenaikan harga minyak yang notabene dimiliki bangsa kita sekarang sulit dikontrol lagi oleh pemerintahan. Walaupun pemerintah telah mengasumsikan inflasi hanya 6 persen, toh rakyat makin terhimpit kehidupannya," cetus Daniel.

Di sisi lain, Daniel menambahkan, kesulitan ekonomi tersebut malah diatasi pemerintah dengan berusaha menagih  hutang para obligor yang tidak kooperatif. Tapi nyatanya, aset bank yang bermasalah telah diserahkan obligor kepada negara dan yang diserahi tugas menjual adalah BPPN dan Tim Likuidasi yang diawasi BI.

Rapat Komisi XI DPR RI dengan Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Burhanudin Abdullah pada tanggal 18 Februari lalu, Daniel mengungkapkan, telah menyepakati usulan Komisi XI agar dilakukan audit investigasi kepada Tim Likuidasi Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU).

Usulan Komisi XI DPR ini sempat ditentang oleh Deputi senior Gubernur BI Miranda Gultom walau akhirnya Menkeu  menyerahkan sepenuhnya kepada BI. Oleh karena itu, Daniel yang juga fungsionaris DPP PDIP berkeyakinan institusi BI termasuk seluruh sumber daya manusia yang ada adalah bukan sebuah institusi independen yang kredibel dalam mengelola moneter.

"Terlebih lagi dengan adanya aliran dana BI yang sedang diusut KPK, apakah pimpinan yang baru nanti sanggup  melakukan pembersihan di tubuh BI. Mampukah figur baru dapat menghadapi tantangan dan godaan ? Siapkah Gubernur BI yang baru nanti membersihkan institusi BI dengan sapu yang telah kotor," tandas Kandidat Doktor Planologi ITB tersebut. (rmd/gah)