.webp)
"Mereka bergentayangan di Asia Tenggara, Indonesia khususnya itu adalah daerah yang sangat empuk karena UU transaksi elektronika kita belum ada," kata pengamat perbankan Jos Luhukay disela-sela acara Perbanas di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (26/2/2008).
Untuk itu, menurut Jos, perbankan harus mempertinggi kontrolnya terhadap data keamanan transaksi dll. Jos juga menilai kemudahan bertransaksi yang selama ini ditawarkan perbankan ternyata juga merupakan bagian dari mengalihkan sebagian tanggung jawab ke nasabah.
"Biasanya kita terantuk dulu baru sadar. Hendaknya ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua karena electronic banking, kartu kredit dan sebagainya, sebenarnya adalah bagian dari strategi bank untuk mengalihkan sebagian tanggung jawab mengenai kesahihan transaksi kepada nasabahnya," ujar Jos.
"Kalau kita ke teller kan ditanyain KTP dan segala macam. Tapi kalau ke ATM kan langsung, internet juga langsung," imbuhnya.
Karena mengalihkan sebagian tanggung jawab kesahihan transaksi kepada nasabahnya maka perbankan juga harus mawas diri dengan menerapkan manajemen risiko yang lebih baik. Misalnya untuk mencegah adanya penyadapan data.
Selain itu, keamanan bertransaksi harus juga semakin ditingkatkan. Misalnya bank yang bersangkutan menelpon nasabah jika ada transaksi yang cukup besar.
"Ini jadi rebyek, tapi itu adalah upaya bank untuk konfirmasi saja bahwa benar tidak anda yang melakukan transaksinya. Ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa bank, kalau sudah di atas ambang batas berapa di call," jelas Wakil Dirut Bank Danamon ini.
(qom/ir)
