Â
Cikal untuk pembentukan bank pertanian itu adalah pengembangan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sriwijaya Prima.
Hal tersebut diungkapkan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Sumatra Selatan, Budi Raharjo, di kantor Pemerintah Sumatra Selatan, Jalan Kapten A. Rivai, Palembang, Rabu (27/02/2008).
Â
"Faktor utama yang melatari pembentukan Bank Pertanian ini, karena petani selama ini tidak mendapat akses yang layak ke perbankan untuk memperoleh modal usaha. Sementara lahan mereka sendiri tidak bisa dipakai sebagai agunan karena terbentur masalah sertifikasi," urainya.
Â
BPR Sriwijaya Prima Dana berdiri berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No 9/68/KEP.GBI/DpG/2007 tanggal 19 Desember 2007. Pendirian berdirinya BPR Sriwijaya Prima Dana yaitu untuk berperan serta dalam upaya memberikan bantuan pada bisnis usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) agar dapat berkembang, dan menjadi lebih berdaya.
"Juga untuk meningkatkan perannya dalam menunjang perkembangan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat Sumsel," kata Budi.
Kendati baru seumur jagung, menurut Budi, BPR Sriwijaya Prima Dana sudah nampak peminatnya. Apalagi jika dijadikan bank yang khusus menangani kebutuhan petani. "Kami yakin akan maju," kata Budi.
Â
Soal hambatan para petani kesulitan meminjam modal ke bank lantaran banyak lahannya tidak bersertifikat, kata Budi, pihaknya membantu petani untuk melakukan sertifikasi lahan melalui anggaran dari APBD Sumsel.
Â
Adanya Bank Pertanian ini, lanjutnya, diharapkan menghidupkan kembali perbankan petani yang pernah ada.
"Dulu BRI itu sebelumnya bernama Bank Tani Nelayan. Petani tidak perlu syarat yang memberatkan untuk meminjam dana di bank. Kenapa tidak kita hidupkan kembali perbankkan yang hanya khusus melayani petani," kata Budi.
Â
Berdasarkan data Bank Indonesia Palembang saat ini total aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk Sumatera Selatan (Sumsel) hingga November 2007 sebesar Rp328,4 miliar atau peningkatan sekitar 56,2 persen dibandingkan Desember 2006.
Â
Di Sumsel terdapat 15 BPR, tujuh di antaranya berada di Palembang , sedangkan sisanya tersebar di sejumlah kabupaten dan kota dalam provinsi tersebut. BPR di Sumsel masih terbilang sedikit jika dibanding Lampung dengan penduduk 7,5 juta jiwa memiliki 31 BPR.
Di Lampung yang memiliki enam BPR dengan aset cukup besar di atas Rp 1 triliun, sedangkan yang lainnya antara Rp 800 miliar hingga Rp 900 miliar.
(tw/qom)











































