.webp)
"Kalau menurut saya dua-duanya cukup capable. Saya kira DPR memilih yang manapun itu acceptable bagi kita, yang dipilih presiden sudah baik," ujar Boediono saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (27/2/2008).
Mengenai pertemuan Boediono dengan 2 calon Gubernur BI di kantornya Selasa malam (27/2/2008), Boediono menuturkan pertemuan tersebut membicarakan mengenai pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.
"Intinya suasana seperti ini memerlukan pengertian bersama dari otoritas mondeter dan fiskal, kita mengharapkan dengan sangat nanti pemilihan gubernur (BI) baru itu berjalan lancar supaya suasana di pasar dan sebagainya menjadi bagus," tandasnya.
Boediono mengatakan peranan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas kebijakan moneter di Indonesia perlu dihormati independensinya.
"Bersama-sama dengan pemerintah artinya menteri keuangan dan menteri-menteri yang lain kalau sinerginya bagus saya kira pasar akan melihat ini jadi kita harapkan sekali," jelasnya.
Dia juga meminta kearifan anggota DPR untuk bekerja sama dalam melakukan proses pemilihan Gubernur BI ini. "Ini kan untuk kepentingan bersama, untuk menjaga confidence," ujarnya.
Sementara anggota Komisi XI DPR RI Drajad Wibowo mengatakan wacana penolakan terhadap 2 calon Gubernur BI di Komisi XI merupakan suara individu anggota komisi.
"Belum ada keputusan fraksi-fraksi, jadi Komisi XI belum mengambil keputusan apapun. Berdasarkan penjelasan pasal 41 UU BI, DPR bisa lakukan fit and proper sebelum memutuskan, jadi akan sangat tidak elok kalau belum fit and proper tapi sudah menolak," ujar Dradjad dalam pesan singkatnya.
Rapat internal Komisi XI DPR yang akan membahas sikap komisi terhadap 2 calon Gubernur BI yang diajukan Presiden batal dilakukan. Seharusnya rapat tersebut dijadwalkan dilakukan pada Selasa malam (27/2/2008). (dnl/ir)
