.webp)
"Akhirnya kita lakukan voting, dan lebih dari separuh anggota rapat yang hadir memilih segera dilakukan public hearing. Paling lama pekan ini sudah terlaksana," ujar Ketua Komisi XI, Awal Kusumah, di gedung DPR RI, Senayan, Senin Malam (3/3/2008).
Dari 38 orang anggota yang mengikuti rapat hingga selesai, 23 menyetujui public hearing, 3 meminta penambahan 1 calon dan 12 menyatakan menolak 2 calon gubernur BI.
Public hearing merupakan mekanisme baru yang sebelumnya tidak pernah dilakkan dalam tahapan pencalonan gubernur BI. Disinyalir hal ini dilakukan untuk menengahi adanya perpecahan pendapat fraksi-fraksi dalam Komisi XI.
"Itu salah satunya. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan referensi tambahan agar bisa seobyektif mungkin. Dengan demikian kita harap panglima moneter yang akan terpilih adalah yang terbaik," tutur Awal.
Rencananya, Komisi XI akan memanggil beberapa pakar moneter dan ekonomi untuk memberi masukan mengenai 2 nama calon gubernur BI.
"Bisa dari Perbanas, ekonom UI, Gama, pelaku pasar dan mungkin salah satu mantan gubernur BI. Baru setelah itu dilakukan fit and proper test," ujar Awal.
Sementara itu fraksi-fraksi yang menolak 2 nama terkait, menyatakan tidak akan mengubah sikapnya dengan adanya public hearing sekalipun.
"Fraksi-fraksi yang sudah menolak tidak akan mengubah sikap walaupun diadakan public hearing. Lagipula public hearing akan menambah bias dalam perpecahan pendapat dalam fraksi. Kalau diadakan pun paling lambat dilakukan Selasa atau Rabu, karena jadwalnya sudah ketat," ujar anggota Komisi XI fraksi PKS, Andi Rahmat.
Fraksi-fraksi yang menolak, secara umum tetap mempertahankan keutuhan tim di BI, sehingga dibutuhkan adanya calon internal.
"Lembaga fiskal kita sudah buruk, kalau lembaga moneternya juga buruk mau dibawa kemana kita ini. Kami pikir selama ini BI telah menjalankan tugasnya dengan baik dan timnya sudah solid. Jadi jangan sampai ini menjadi rusak karena dipimpin oleh orang yang tidak tepat," ujar anggota Komisi XI fraksi PDIP, Maruarar Sirait.
(dro/qom)
