.webp)
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi XI dari Partai PAN Dradjad Hari Wibowo, disela-sela public hearing calon gubernur BI di komisi XI DPR RI, Rabu (5/3/2008).
"Besok seharunya sudah masuk ke bamus, setelah public hearing akan ada rapat internal terkait kelanjutan fit and proper test. Kalau tidak disetujui fit and proper test maka harus ada keputusan menyetujui atau menolak calon yang diajukan presiden," katanya.
Terkait adanya usulan yang menginginkan tambahan calon, menurut Dradjad, dalam UU BI tidak ada ketentuan penambahan calon dalam proses pemilihan gubernur BI di DPR, yang ada menyetujui atau menolak.
"Kalau lewat tanggal 15 bulan ini, maka gubernur BI yang terpilih maka tidak sah karena UU mengatur seperti itu yaitu satu bulan sejak diajukan presiden," kata Dradjad.
Sekarang ini ia mengakui, pihaknya terus melakukan lobi terkait dua calon yang diputuskan lanjut atau tidak untuk masuk ke tahap fit and proper test.
"Kita masih terus ada lobi-lobi, saya harap bisa langsung ke tahap fit and proper test, tapi itu bukan berarti kita menyetujui besok pun akan masih ada public hearing," katanya.
Mengenai Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, ia menilai seharusnya Burhanuddin layak dicalonkan karena kemampuannya bisa menggunting suku bunga pada masa kepemimpinannya walaupun ia berasal bukan dari kalangan moneter. Sedangkan sebelum kepemimpinannya yang justru berasal dari latar belakang moneter tidak mampu melakukannya.
"Ini prestasi, bisa membantu APBN, namun presiden enggak mungkin mengajukannya dengan kondisi sekarang ini. Kondisi internal BI sekarang ini membuat sulit mencalonkan dari internal BI, kalau ada nama internal yang muncul, maka akan menambah konflik di BI," ujar politisi dari PAN ini. (hen/qom)
