.webp)
"Hot money harus bisa ditekan sekecil mungkin, mengingat sekarang ini kondisi hot money itu mudah masuk dan mudah keluar. Kalau hot money itu masuknya bebas maka keluarnya pun juga bebas," kata Raden.
Hal itu diungkapkan Raden menjawab pertanyaan anggota Komisi XI DPR dalam fit and proper test calon gubernur BI yang berlangsung di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebaliknya, Raden mengusulkan agar pemerintah lebih memperbanyak investor ORI dan sukuk (obligasi berbasis syariah). Karena dengan demikian, lanjut Raden, dapat mengurangi ketergantungan APBN pada dana asing.
Mengenai kepemilikan asing di bank menurutnya kebijakan BI sekarang ini mengenai kepemilikan asing tidak bisa dihambat.
"Kita gak mungkin menambahkan kebijakan atau policy yang ada, tapi yang paling terpenting ke depan seperti apa," ujar Raden.
Dia menilai, IPO adalah jalan paling baik sekali terkait kepemilikan untuk masyarakat luas. Dia juga menilai regulasi kepemilikan asing sudah cukup baik dengan pengawasan BI.
"IPO seharusnya bisa dilakukan karena kepemilikan satu atau 2 orang itu tidak baik," katanya.
Wakil Dirut PT PPA ini mengatakan diperlukan kepastian kebijakan dari BI untuk masalah inflasi. Dengan adanya kepastian tersebut suku bunga bisa diturunkan. Mengingat sekarang ini, likuiditas dari SBI mencapai Rp 250 triliun hingga Rp 350 triliun. Sehingga sektor rill belum bisa tercapai maksimal.
Namun menurut Raden hal itu bukan hanya disebabkan oleh SBI tapi sektor rill juga mempengaruhi karena memang tidak bergerak. Jadi bukan hanya kewenangan BI saja.
"SBI seharusnya bukan tempat orang berinvestasi, tidak boleh tetap harus ada perubahan," tukasnya.
Masalah sektor rill, lanjut Raden, bukan hanya terkait dengan SBI dan kondisi sektir rill tersebut. Faktor infrastruktur pun menjadi hal yang penting.
"Kalau tidak bisa diatasi, maka cost akan naik terus, sehingga semakin mahal. Jadi hal ini semata-mata bukan hanya tugas BI," katanya.
(ir/qom)
