Pemerintah Harus Komunikasikan Calon Gubernur BI yang Baru

Jakarta - Pemerintah harus mampu berkomunikasi dengan DPR untuk pemilihan calon gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru. Masalah komunikasi yang macet atas dua calon sebelumnya diharapkan tidak terulang.

Komisi XI menolak dua nama cagub BI yang diusulkan pemerintah karena faktor komunikasi antara pemerintah dengan anggota DPR yang macet.

"Kemarin cagub BI itu dikirim seperti mengirim barang tanpa komunikasi. Ini yang menyebabkan DPR sangat kuat resistensinya. Ke depan harus dikomunikasikan sehingga prosesnya dapat berjalan lancar," kata Wakil Ketua Komisi XI Endin Soefihara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2008).

Menurut politisi FPPP ini, penolakan dua nama cagub BI oleh Komisi XI akan berbuntut panjang jika paripurna DPR membuat keputusan lain. Pemerintah diminta legowo untuk segera mengusulkan kembali cagub BI baru guna melakukan fit and proper test kembali.

"Kalau melihat bagaimana mereka menjelaskan dan menjawab pertanyaan, pintar-pintar. Tetapi akibat tidak ada komunikasi jadi begini. Jangan dipikir potret koalisi di kabinet linear dengan di parlemen," ujarnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Arnas Urbaningrum menilai penolakan DPR cenderung bersifat politis. Karenanya ke depan pertimbangan profesionalisme dan pengalaman di perbankan harus menjadi lebih perhatian.

"DPR memang punya kewenangan untuk menolak. Tetapi penolakannya sangat politis. Harusnya pertimbangan-pertimbangan lain berhak menjadi perhatian," tandasnya.
(ziz/ir)