Sjahrir Sayangkan DPR yang Lebih Sibuk Urusi Sosok Cagub BI

Jakarta - Ekonom senior Sjahrir menyayangkan sikap DPR yang lebih sibuk mempersoalkan sosok calon gubernur Bank Indonesia, tetapi bukan melihat peranan, tugas dan tanggung jawab gubernur BI ke depannya.

"Kalau ada pertanyaan seharusnya persoalan struktur mikro perbankan dan makro moneter dan itu yang sama sekali tidak muncul dari anggota DPR. Orang masih sibuk dengan siapa, tapi enggak sibuk tugas dan tanggung jawab," kata Sjahrir, yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang ekonomi dalam acara obrolan sabtu 'mencari gubernur BI yang serba oke' di sebuah kafe, Jalan Cikini Raya, Sabtu (15/3/2008).

Menurut Sjahrir seharusnya DPR menekankan pada hak peranan BI yang harus ditanyakan oleh 2 calon gubernur. Bukan hal-hal yang sepele mengenai sosok calon, ia mencontohkan seperti kasus Agus mengenai berani sumpah terkait isu suap.

"Sampai sekarang BI masih melaksanakan pengawasan dengan segala macam konsenkuensinya. UU perbankan tahun 1999 dan 2004 jelas mengatakan bahwa akan ada lembaga pengawas yang independen agar BI fokus pada tugas yang sangat jelas menjaga stabilitas itu yang sangat penting, tetapi belum ada," katanya.

Selama ini menurut Sjahrir, langkah-langkah untuk memfokuskan peranan BI sebagai lembaga yang menjaga stabilitas tidak maksimal.

"Pertama, tidak terlalu dibantu untuk orientasi menegakkan lembaga tersebut. Kedua, bank-bank yang telah direkapitalisasi dan yang diambil alih, semuanya mengalami masalah banyak untung, tapi banyak untung bukan karena pinjaman tapi karena penempatan dari pada SBI dan obligasi yang selisih bunganya cukup menguntungkan yang tanpa risikonya memberikan pinjaman, ini yang perlu disiasati. Ini yang tidak dibicarakan dalam dialog di DPR," paparnya.

Senada dengan Sjahrir, ekonom Indef Aviliani mengatakan bahwa masalah obyektifitas anggota dewan perlu dipertanyakan juga.

"Banyak anggota DPR bilang jawaban Raden bagus-bagus, tetapi yang memilih Raden tak satu pun yang memilihnya dari 10 fraksi di komisi XI DPR RI, voting itu apakah mewakili obyektifitas anggota dewan," tanyanya. (hen/ir)