Kursi Gubernur BoJ bakal Kosong

Tokyo - Gubernur Bank of Japan (BoJ) atau Bank Sentral Jepang Toshihiko Fukui akan lengser dari jabatannya pada hari ini. Namun siapa penggantinya masih menimbulkan tanda tanya besar, mengingat 2 calon sebelumnya telah ditolak parlemen.

Fukui akan resmi pensiun pada 19 Maret 2008, setelah 5 tahun terakhir menjabat sebagai gubernur BoJ. Jepang pun terancam menghadapi krisis finansial tanpa dipimpin oleh Gubernur BoJ.

Beberapa jam sebelum Fukui menggelar konferensi pers terakhirnya sebagai gubernur bank sentral, partai oposisi yang menguasai majelis tinggi di parlemen Jepang kembali menolak calon gubernur BoJ yang dipilih pemerintah yakni Koji Tanami melalui voting 125 lawan 112 suara.

"Dengan ini kami memutuskan untuk tidak menerima calon gubernur," ujar Presiden Majelis Tinggi Satsuki Eda seperti dikutip AFP, Rabu (19/3/2008).

Tanami, yang kini menjabat sebagai Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan calon sebelumnya yakni Toshiro Muto mengalami nasib yang serupa, ditolak oleh parlemen Jepang. Kedua orang ini sebelumnya pernah menjabat di menteri keuangan.

Hal inilah yang menyebabkan partai oposisi menilai kedua orang ini tidak cocok untuk menjabat sebagai gubernur bank sentral. Oposisi berdalih pencalonan mereka akan mengganggu independensi bank sentral. Pemerintah Jepang selama ini memang selalu mendesak bank untuk tetap mempertahankan suku bunganya pada tingkat yang rendah.

Pemerintah manapun pasti akan merasa kecewa jika jagoannya ditolak mentah-mentah seperti ini. Hidehisa Otsuji, perumus Undang-undang senior di pemerintahan PM Yasuo Fukuda menyebut aksi penolakan ini sangat disesalkan.

"Kami sebelumnya mengira pihak oposisi akan menggunakan akal sehat, karena isu personal sudah mengembang seperti ini maka semuanya akan terbelah dua," ujarnya.

Partai oposisi yakni Partai Demokrat menyadari adanya kritik keras yang disampaikan ke partai oposisi karena tidak segera menyetujui cagub. Namun keputusan penolakan itu merupakan sikap partai oposisi bagi kepentingan publik Jepang dalam 5 tahun ke depan.

"Kami memutuskan bahwa akan menjadi tragedi yang lebih besar bagi publik jika dalam 5 tahun terakhir ini kepentingan publik hilang, jadi lebih baik kursi gubernur vakum selama beberapa hari," ujar Sekjen Partai Demokrat Yukio Hatoyama.
(ddn/qom)