Undangan Makan Malam Boediono Bukan Kompromi Politik

Jakarta - Undangan makan malam Boediono untuk anggota DPR bukan merupakan kompromi politik. Acara makan malam itu hanya untuk perkenalan Boediono sebagai Calon Gubernur Bank Indonesia (BI).

"Hanya perkenalan, makan makan saja, tidak ada kompromi politik, jadi hanya perkenalan saya Boediono, yang dicalonkan Gubernur BI oleh presiden," ujar Ketua Komisi XI DPR Awal Kusumah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/4/2008).

Awal melihat, hal itu sebagai salah satu bentuk komunikasi politik. Dalam pemilihan deputi gubernur sebelumnya, 4 calon deputi gubernur juga melakukan hal yang sama.

"Itu sah-sah saja untuk komunikasi ke fraksi, termasuk 4 deputi gubernur sebelumnya itu juga untuk komunikasi politik seperti ini. Itu inisiatif Pak Boediono saja," ujarnya.

Boediono menurut Awal mengundang seluruh anggota Komisi XI yang akan mengujinya nanti pada saat fit and proper test Senin 7 April pekan depan.

"Kita akan fit and proper test Senin siang, Senin malam pengambilan keputusan, Selasa malam dibawa ke bamus, dan mudah-mudahan dapat diselesaikan sebelum masa reses berakhir," ujarnya.

Awal mengharapkan Boediono bisa disahkan sebagai Gubernur BI secara aklamasi oleh DPR. "Sejauh ini sih tidak ada satupun yang menolak untuk fit and proper test. Presiden kan sudah serius mengajukan orang sekaliber boediono sebagai gubernur BI, harapan saya sih mudah-mudahan Boediono bisa diputuskan secara aklamasi," ujarnya.

DPR tidak akan menggelar public hearing untuk Boediono. Awal beralasan public hearing yang sempat digelar waktu lalu sudah cukup untuk menilai siapa yang pantas menjadi pemimpin otoritas moneter ke depan.

"Public hearing itu kan tidak hanya mencakup 2 kandidat saja, tapi kan seluruh harapan dan pandangan tentang BI ke depan bagaimana, jadi sudah cukup public hearing kemarin itu," ujarnya.

Sementara itu untuk pemilihan deputi gubernur akan dimulai setelah reses berakhir. Hartadi A Sarwono kembali diusulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, calon lainnya adalah Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Perry Warjiyo.
(ddn/qom)