Demikian disampaikan oleh Dirjen Pengelolaan Utan Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (4/4/2008).
"Kita juga di kuartal II-2008 akan terbitkan SPN (Surat Perbendaharaan Negara) sekitar 22-29 April 2008, dan setelah itu SPN akan diterbitkan secara reguler tiap bulan," katanya.
Untuk SPN ini, Rahmat mengatakan pemerintah akan menawarkan kepada BPD (Bank Pembangunan Daerah) untuk mengkonversi dananya yang diletakkan di SBI (Sertifikat Bank Indonesia) untuk diletakkan pada instrumen SPN.
"Demikian juga untuk Pemda yang mengalami windfall profit dengan kenaikkan harga minyak, ini bisa ditukarkan dengan SPN. Kan kalau diletakkan di SPN bisa lebih produktif untuk kegiatan anggaran negara," tuturnya.
Selain itu mengenai target penerbitan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang ditergetkan bisa diterbitkan pada semester II-2008, Rahmat mengatakan itu akan masuk dalam target penerbitan SUN netto untuk pembiayaan defisit anggaran 2008.
"Besaran penerbitan SBSN tergantung pada nilai aset yang tersedia sebagai underlying asset-nya, tapi untuk pertama kali penerbitannya, yang akan digunakan sebagai underlying asset adalah aset Departemen Keuangan yang jumlahnya Rp 15 triliun. Untuk penerbitan berikutnya kita bisa menggunakan aset lain," tuturnya.
Adapun kebutuhan penerbitan SUN untuk pembiayaan defisit anggaran 2008 dalam RAPBN P 2008 meningkat dari Rp 91 triliun menjadi Rp 117 triliun karena defisit meningkat menjadi 2,1 persen dari PDB. (dnl/qom)











































